Dua Gelombang Massa Berunjuk Rasa
Satu Dukung Abdillah, yang Lain Minta Diadili
Jumat, 09-11-2007 by insan k qolbi/zainul abdi
MedanBisnis
MedanDua kubu massa yang bukan satu visi berunjuk rasa ke Gedung DPRD dan Kantor Walikota Medan, Kamis (8/11). Nyaris terjadi bentrok antara massa kubu yang mengatasnamakan Reformator Intelektual Masyarakat Karo (RIMO) dan Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP) itu.
Dalam aksinya, massa RIMO menyatakan memberi dukungan terhadap Abdillah melanjutkan pembangunan Kota Medan hingga akhir periode. Sedangkan massa FMBAKP meminta agar kasus-kasus yang terjadi di Kota Medan segera diselesaikan.Di kesempatan itu, massa RIMO sempat membagi-bagikan jeruk kepada sejumlah pegawai negeri sipil. Ratusan massa RIMO yang mendatangi Kantor Walikota Medan itu menilai, sejak Abdillah menjadi walikota sudah banyak prestasi yang diraih seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan mempermudah birokrasi pemerintahan bagi masyarakat. “Bapak Abdillah harus melanjutkan pembangunan Kota Medan. Kami siap mengawal dan menghempang pihak yang meragukan kepemimpinan Abdillah serta yang tidak menginginkan beliau melanjutkan jabatannya,” teriak massa RIMO.Tak lama kemudian, massa dari FMBAKP “menyerbu” Gedung DPRD Medan. Mereka berorasi menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung maupun instansi hukum terkait, segera menyelesaikan pemeriksaan terhadap indikasi kosupsi di Pemko Medan dan jajarannya.Selanjutnya massa FMBAKP naik ke lantai dua Gedung DPRD Medan, namun tidak satu pun anggota dewan mau menerima, sehingga mereka mencoba masuk ke halaman Kantor Walikota yang lokasinya berhadapan dengan Gedung DPRD Medan.Khawatir terjadi bentrok, petugas Poltabes Medan berinisiatif mencegah massa FMBAKP masuk ke halaman Kantor Walikota Medan. Setelah dilakukan negosiasi dengan pihak kepolisian, massa akhirnya mengalah dan kembali memasuki halaman Gedung DPRD Medan melanjutkan orasinya.Dalam kesempatan itu, petugas keamanan meminta massa FMBAKP menahan diri dan mereka dibolehkan masuk ke halaman Kantor Walikota Medan setelah massa RIMO meninggalkan tempat itu. Namun, massa RIMO ternyata tetap bertahan di situ hingga siang. Sementara, setelah lelah berorasi di DPRD Medan, massa FMBAKP akhirnya membubarkan diri. Kelompok Agama dan EtnisMenanggapi aksi unjuk rasa itu, Ketua DPD Mapancas Kota Medan, Doni Seta, menyatakan kekesalannya karena kelompok agama dan etnis dibawa-bawa dalam mempersoalkan kepemimpinan Abdillah sebagai Walikota Medan.“Sekarang etnis pun dibawa-bawa. Kalau memang dia bersalah, seharusnya semua masyarakat mendukung penegakan supremasi hukum. Biarkan saja Abdillah diadili, nanti di situ bisa dibuktikan apakah Abdillah dinyatakan bersalah atau tidak,” kata Doni kepada MedanBisnis.Sementara itu, Ketua DPRD Sumut H Abdul Wahab Dalimunthe menegaskan, ketidakharmonisan antara Walikota Medan Abdillah dengan wakilnya Ramli jangan menimbulkan kubu-kubu di Pemko Medan. Sebab, menurutnya, hal itu sangat berpengaruh dan jadi penghambat pembangunan Kota Medan.Penegasan itu langsung dikatakan Wahab kepada Abdillah, ketika kunjungan kerja sekaligus reses Dapem I di Rumah Dinas Walikota Medan, Kamis (8/11). “Persoalan ini bukan hanya terasa di hati, tetapi sudah terlihat di mata,” ujar Wahab yang didampingi sejumlah anggota DPRD Sumut di antaranya Muttawali Ginting, Raden Syafii, Sigit Pramono Asri, Arifin Nainggolan, Jhon Erron Lumbann Gaol SE, Wardati, Parlagutan Lubis, dan Azwir Sofian.
http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=102806&more=1
Sabtu, 29 Desember 2007
USUT TUNTAS KASUS IJAZAH RUDOLF.M.PARDEDE
Ijazahgate, Wajah Baru Stok Lama
Ditulis oleh nirwan
Desember 27, 2007
Asli tapi palsu. Kinerja mantan tim sukses paket pasangan HT Rizal Nurdin–Rudolf benar-benar boleh diacungi jempol. Walaupun, pada pemilihan gubernur empat tahun silam, kasus ijazah gate sudah mencuat tajam, tapi kasus ini kemudian tidak mempengaruhi hasil pemilihan gubernur Sumatera Utara peridoe 2003 – 2008. Bagaimana tim sukses itu memolesnya?
Walau cuma fotokopian, tapi berkas itu sudah menjelaskan segalanya. Segepok data mengenai “palsu”-nya ijazah SMA dan ijazah “sarjana” wakil gubernur Sumatera Utara, Rudolf (diijazah itu tertulis Rudolph namun di siaran pers pempropsu ditulis Rudolf) Matzuaoka Pardede, paling tidak menggambarkan bahwa kasus ijazahgate bukan sekedar pepesan kosong.
Pertama, soal keabsahan ijazah SMA Rudolf. Dalam berkas administrasi yang diberikan oleh Rudolf ke panitia pemilihan gubernur, Rudolf tercatat mengantongi surat keterangan nomor 099/102.8/SMUKSI/PD/V/2003 bertanggal 2 Mei 2003 yang berisi tentang perbaikan Surat Keterangan Nomor 094/102.8/SMUKSI/PD/IV/2003 tanggal 26 April 2003 yang mengatakan Rudolf memang benar tamatan SMU Kristen BPK Penabur Sukabumi.
SK ini jelas diperbuat oleh kepala sekolah SMU tersebut untuk menguatkan surat keterangan sebelumnya (No.094). Ada beberapa revisi, seperti dinyatakan bahwa Rudolf Mazuoka Pardede yang merupakan anak dari DR TD Pardede, bersekolah di SMU tersebut sejak tahun 1959 sampai dengan 1962, dan dinyatakan telah lulus ujian.SK itu sendiri dilengkapi oleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.pol. SKHT: B/694/IV/K.15/2003 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Medan Baru. Barang yang dilaporkan hilang terdiri dari seluruh berkas Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Rudolph mulai dari SD, SMP, dan SMA. Menurut pengakuan pengadu bernama Willem Nibezaro, barang itu sendiri hilang pada hari Senin 3 Maret 2003. Lucunya, berkas sepenting itu baru dilaporkan kehilangannya ke tangan polisi sekitar 51 hari sesudahnya, yaitu tanggal 23 April 2003.
K yang dikeluarkan oleh SMUK BPK Penabur Sukabumi itu kemudian dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Drs Dadang Daily Msi. SK dan legalisir itu sendiri bertanggal 2 Mei 2003.
Persoalan kedua menyangkut keabsahan gelar “doktorandus” Rudolf. Dalam berkas yang diberikan, ternyata gelar kesarjanaan Rudolf bukanlah berupa ijazah. Namun, dalam berkas itu tertulis “Tanda Pengakuan Kesardjanaan” yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo. Di “ijazah” itu diterangkan bahwa Rudolf ditulis “Telah Lulus Udjian Sardjana” pada universitas Hinki, Jepang fakultas Ekonomi dan Perdagangan Jurusan Perdagangan.
Dalam tanda pengakuan itu, ia diberi gelar “Gakushi”. Di situ juga tertulis “Berdasarkan surat keputusan Jang Mulia Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia tertanggal 25 Agustus 1964 No.91, gelar tersebut di atas telah dinjatakan sederajat dengan gelar sardjana di Indonesia”. Ijazah ini ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, Rukmito Hendraningrat, tanggal 30 April 1966.
Kinerja Tim SuksesKerja tim sukses paket HT Rizal Nurdin – Rudolf tersebut jelas-jelas sangat membantu dalam pencalonan paket tersebut dalam pemilihan gubernur. Pasalnya, pada saat sebelum hari H pemilihan (26 Mei 2003), kasus ijazah palsu sangat menohok sumsum pergerakan tim sukses Rizal–Rudolf. Tentu saja, lawan-lawan politik kedua paket ini menjadikan kasus tersebut sebagai senjata untuk menghantam pencalonan paket tersebut.
Sampai hari H pemilihan pun, DPRD Sumut masih didatangi oleh pengunjuk rasa yang mempersoalkan kepalsuan ijazah Rudolf, apalagi setelah paket terpilih. Pasca hari H pemilihan, maka dilakukan uji publik kepada masyarakat untuk melakukan “protes” terhadap hasil pemilihan selama 3 hari, yaitu 27 – 29 Mei 2003.
Setelah hari H Pemilihan (26 Mei), maka keesokan paginya, tuntutan datang kepada kedua paket ini. Ketua Presidium Dewan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Albert Kencana Tarigan, merupakan kelompok pertama yang mengadukan wakil gubernur terpilih, Rudolf Pardede, ke Polda Sumatera Utara.
Kedatangan rombongan ini didampingi oleh Drs Wara Sinuhaji, dan sejumlah pengurus Presidium Dewan Mahasiswa USU. Tidak tanggung-tanggung, Rudolf diadukan dalam bingkai kasus Pidana, tepatnya dikatakan melanggar pasal 263 KUHPidana. Tuduhannya jelas masih berkisar masalah dugaan palsunya ijazah Rudolf yang diindikasikan sebagai salah satu kebohongan publik.
Albert mengatakan surat kehilangan dari kepolisian yang dibuat oleh Rudolf merupakan alibi untuk menutupi kepalsuan dari ijazahnya. Selain itu, Dema USU juga mensinyalir surat keterangan itu sendiri sudah dipalsukan. Alasannya, “Bila surat keterangan itu langsung dikeluarkan oleh pemerintahan kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengapa tidak dibuat dalam sebuah kop surat resmi dari instansi yang bersangkutan? Mengapa justru dibuat di atas kertas segel?” tandas Albert waktu itu. Albert sendiri mengaku mendapat teror dan ancaman akan dibunuh karena pengaduannya tersebut.
Setelah laporan ke institusi hukum, gerakan politik lain mengarah ke jantung Istana Negara. Pada 28 Mei 2003, Lembaga Pemantau Parlemen Sumatera Utara (LP2SU) mengirim laporan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi pengaduan itu jelas. Dalam kalimat terakhirnya tertulis, “Bersama ini disampaikan berbagai informasi sebagai bahan pertimbangan dan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan tersebut yang cacat hukum”.
Berkas yang cukup tebal itu, berisi informasi yang menyudutkan paket Rizal – Rudolph. Di situ pun tercantum surat keterangan mengenai dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Rudolph.
Bersamaan dengan laporan ke Istana negara, kelompok mahasiswa juga melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut. Temanya serupa, meminta supaya DPRD mengusut kasus ijazah palsu tersebut. Dua gelombang unjuk rasa datang dimulai dari Forum Aliansi Mahasiswa Karya Peduli Sumatera Utara (FAM-KPSU) dan kemudian Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Medan.
Setelah mendatangi DPRD Sumut, mereka juga singgah ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk melaporkan hal serupa. Aksi-aksi ini sendiri sempat sampai di Jakarta. Namun, karena kinerja tim sukses untuk meredam pergerakan tersebut, maka Rizal–Rudolf kemudian memenangkan kursi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sampai saat ini.
http://nirwansyahputra.wordpress.com/2007/12/27/ijazahgate-wajah-baru-stok-lama/
Ditulis oleh nirwan
Desember 27, 2007
Asli tapi palsu. Kinerja mantan tim sukses paket pasangan HT Rizal Nurdin–Rudolf benar-benar boleh diacungi jempol. Walaupun, pada pemilihan gubernur empat tahun silam, kasus ijazah gate sudah mencuat tajam, tapi kasus ini kemudian tidak mempengaruhi hasil pemilihan gubernur Sumatera Utara peridoe 2003 – 2008. Bagaimana tim sukses itu memolesnya?
Walau cuma fotokopian, tapi berkas itu sudah menjelaskan segalanya. Segepok data mengenai “palsu”-nya ijazah SMA dan ijazah “sarjana” wakil gubernur Sumatera Utara, Rudolf (diijazah itu tertulis Rudolph namun di siaran pers pempropsu ditulis Rudolf) Matzuaoka Pardede, paling tidak menggambarkan bahwa kasus ijazahgate bukan sekedar pepesan kosong.
Pertama, soal keabsahan ijazah SMA Rudolf. Dalam berkas administrasi yang diberikan oleh Rudolf ke panitia pemilihan gubernur, Rudolf tercatat mengantongi surat keterangan nomor 099/102.8/SMUKSI/PD/V/2003 bertanggal 2 Mei 2003 yang berisi tentang perbaikan Surat Keterangan Nomor 094/102.8/SMUKSI/PD/IV/2003 tanggal 26 April 2003 yang mengatakan Rudolf memang benar tamatan SMU Kristen BPK Penabur Sukabumi.
SK ini jelas diperbuat oleh kepala sekolah SMU tersebut untuk menguatkan surat keterangan sebelumnya (No.094). Ada beberapa revisi, seperti dinyatakan bahwa Rudolf Mazuoka Pardede yang merupakan anak dari DR TD Pardede, bersekolah di SMU tersebut sejak tahun 1959 sampai dengan 1962, dan dinyatakan telah lulus ujian.SK itu sendiri dilengkapi oleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.pol. SKHT: B/694/IV/K.15/2003 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Medan Baru. Barang yang dilaporkan hilang terdiri dari seluruh berkas Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Rudolph mulai dari SD, SMP, dan SMA. Menurut pengakuan pengadu bernama Willem Nibezaro, barang itu sendiri hilang pada hari Senin 3 Maret 2003. Lucunya, berkas sepenting itu baru dilaporkan kehilangannya ke tangan polisi sekitar 51 hari sesudahnya, yaitu tanggal 23 April 2003.
K yang dikeluarkan oleh SMUK BPK Penabur Sukabumi itu kemudian dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Drs Dadang Daily Msi. SK dan legalisir itu sendiri bertanggal 2 Mei 2003.
Persoalan kedua menyangkut keabsahan gelar “doktorandus” Rudolf. Dalam berkas yang diberikan, ternyata gelar kesarjanaan Rudolf bukanlah berupa ijazah. Namun, dalam berkas itu tertulis “Tanda Pengakuan Kesardjanaan” yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo. Di “ijazah” itu diterangkan bahwa Rudolf ditulis “Telah Lulus Udjian Sardjana” pada universitas Hinki, Jepang fakultas Ekonomi dan Perdagangan Jurusan Perdagangan.
Dalam tanda pengakuan itu, ia diberi gelar “Gakushi”. Di situ juga tertulis “Berdasarkan surat keputusan Jang Mulia Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia tertanggal 25 Agustus 1964 No.91, gelar tersebut di atas telah dinjatakan sederajat dengan gelar sardjana di Indonesia”. Ijazah ini ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, Rukmito Hendraningrat, tanggal 30 April 1966.
Kinerja Tim SuksesKerja tim sukses paket HT Rizal Nurdin – Rudolf tersebut jelas-jelas sangat membantu dalam pencalonan paket tersebut dalam pemilihan gubernur. Pasalnya, pada saat sebelum hari H pemilihan (26 Mei 2003), kasus ijazah palsu sangat menohok sumsum pergerakan tim sukses Rizal–Rudolf. Tentu saja, lawan-lawan politik kedua paket ini menjadikan kasus tersebut sebagai senjata untuk menghantam pencalonan paket tersebut.
Sampai hari H pemilihan pun, DPRD Sumut masih didatangi oleh pengunjuk rasa yang mempersoalkan kepalsuan ijazah Rudolf, apalagi setelah paket terpilih. Pasca hari H pemilihan, maka dilakukan uji publik kepada masyarakat untuk melakukan “protes” terhadap hasil pemilihan selama 3 hari, yaitu 27 – 29 Mei 2003.
Setelah hari H Pemilihan (26 Mei), maka keesokan paginya, tuntutan datang kepada kedua paket ini. Ketua Presidium Dewan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Albert Kencana Tarigan, merupakan kelompok pertama yang mengadukan wakil gubernur terpilih, Rudolf Pardede, ke Polda Sumatera Utara.
Kedatangan rombongan ini didampingi oleh Drs Wara Sinuhaji, dan sejumlah pengurus Presidium Dewan Mahasiswa USU. Tidak tanggung-tanggung, Rudolf diadukan dalam bingkai kasus Pidana, tepatnya dikatakan melanggar pasal 263 KUHPidana. Tuduhannya jelas masih berkisar masalah dugaan palsunya ijazah Rudolf yang diindikasikan sebagai salah satu kebohongan publik.
Albert mengatakan surat kehilangan dari kepolisian yang dibuat oleh Rudolf merupakan alibi untuk menutupi kepalsuan dari ijazahnya. Selain itu, Dema USU juga mensinyalir surat keterangan itu sendiri sudah dipalsukan. Alasannya, “Bila surat keterangan itu langsung dikeluarkan oleh pemerintahan kota Sukabumi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengapa tidak dibuat dalam sebuah kop surat resmi dari instansi yang bersangkutan? Mengapa justru dibuat di atas kertas segel?” tandas Albert waktu itu. Albert sendiri mengaku mendapat teror dan ancaman akan dibunuh karena pengaduannya tersebut.
Setelah laporan ke institusi hukum, gerakan politik lain mengarah ke jantung Istana Negara. Pada 28 Mei 2003, Lembaga Pemantau Parlemen Sumatera Utara (LP2SU) mengirim laporan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi pengaduan itu jelas. Dalam kalimat terakhirnya tertulis, “Bersama ini disampaikan berbagai informasi sebagai bahan pertimbangan dan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan tersebut yang cacat hukum”.
Berkas yang cukup tebal itu, berisi informasi yang menyudutkan paket Rizal – Rudolph. Di situ pun tercantum surat keterangan mengenai dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Rudolph.
Bersamaan dengan laporan ke Istana negara, kelompok mahasiswa juga melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut. Temanya serupa, meminta supaya DPRD mengusut kasus ijazah palsu tersebut. Dua gelombang unjuk rasa datang dimulai dari Forum Aliansi Mahasiswa Karya Peduli Sumatera Utara (FAM-KPSU) dan kemudian Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Medan.
Setelah mendatangi DPRD Sumut, mereka juga singgah ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk melaporkan hal serupa. Aksi-aksi ini sendiri sempat sampai di Jakarta. Namun, karena kinerja tim sukses untuk meredam pergerakan tersebut, maka Rizal–Rudolf kemudian memenangkan kursi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sampai saat ini.
http://nirwansyahputra.wordpress.com/2007/12/27/ijazahgate-wajah-baru-stok-lama/
GERAKAN MASSA MAPANCAS KOTA MEDAN MENDESAK DINAS TKTB KOTA MEDAN
Jun 15
Dua Gelombang Unjuk Rasa Datangi DPRD Medan Tuntut Rumah Mewah di Jalan Berastagi Dibongkar
MEDAN(SIB)
Desakan untuk merubuhkan bangunan rumah mewah di Jalan Berastagi Medan, seperti tak pernah putus. Kali ini desakan datang dari ratusan massa melalui dua gelombang aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar Walikota Medan membongkar bangunan rumah mewah di Jalan Berastagi dan memecat Kadis Tata Kota dan Tata Bangunan (TKTB).Kedua gelombang aksi yang berlangsung di gedung DPRD dan Balaikota Medan, Kamis (14/6) tersebut, datang dari Lembaga Kajian Studi Mahasiswa untuk Perubahan dan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Medan. Aksi pertama dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Kajian Studi Mahasiswa untuk Perubahan. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Dinas TKTB segera membongkar ulang bangunan rumah mewah di Jalan Berastagi.Pasalnya, bangunan tersebut telah menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan. “Dinas TKTB merupakan dinas paling bermasalah di lingkungan Pemko Medan. Banyak bangunan bermasalah berdiri di Kota Medan. Contohnya bangunan rumah mewah Jalan Berastagi dan ruko di Jalan Laboratorium. Tapi, sampai sekarang kedua bangunan tersebut masih terus berdiri,” kata M Sabandi, koordinator aksi.Menurut dia, bangunan rumah mewah tersebut jelas-jelas telah menyalahi izin. Untuk itu, lanjutnya, bangunan tersebut harus dibongkar dan tidak ada revisi izin. “Jika Dinas TKTB tidak melakukan pembongkaran, maka dinas tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Perda. Untuk itu, kami mendesak agar Walikota Medan memecat Kadis TKTB,” tegasnya.Ia juga mengatakan, surat rekomendasi revisi izin yang dikeluarkan oleh DPRD Medan telah menyalahi mekanisme yang berlaku.Sementara itu, desakan lainnya datang dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mapancas Kota Medan. Dalam aksinya, mereka juga menuntut agar Dinas TKTB merubuhkan bangunan bermasalah tersebut dan mengusut kasus surat rekomendasi revisi izin yang dikeluarkan DPRD Medan.Menurut Koordinator aksi, Arif Tambuse, Dinas TKTB selama ini paling sering mendapat teguran dan paling bermasalah. Contohnya adalah bangunan Jalan Berastagi yang hingga saat ini tak kunjung selesai.Untuk itu, Arif mendesak agar Dinas TKTB membongkar bangunan rumah mewah Jalan Berastagi No. 8 DD Medan. Ia juga menekankan, bahwa tindakan Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra yang mengeluarkan rekomendasi revisi izin, sebagai sebuah persekongkolan.“Untuk itu kami meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Medan agar mengganti Syahdansyah Putra, karena telah bersekongkol dan mencoreng nama baik instansi dewan dan menjatuhkan kehormatan DPRD Medan. Padahal seharusnya mereka berpihak kepada rakyat kecil,” katanya.Pada kesempatan itu, Mapancas juga menyoroti buruknya kinerja di Dinas Perpakiran dan Kebersihan Kota Medan. Mereka meminta agar ketiga Kepala Dinas tersebut diganti. (M28/d)
http://hariansib.com/2007/06/15/dua-gelombang-unjuk-rasa-datangi-dprd-medan-tuntut-rumah-mewah-di-jalan-berastagi-dibongkar-2/
Dua Gelombang Unjuk Rasa Datangi DPRD Medan Tuntut Rumah Mewah di Jalan Berastagi Dibongkar
MEDAN(SIB)
Desakan untuk merubuhkan bangunan rumah mewah di Jalan Berastagi Medan, seperti tak pernah putus. Kali ini desakan datang dari ratusan massa melalui dua gelombang aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar Walikota Medan membongkar bangunan rumah mewah di Jalan Berastagi dan memecat Kadis Tata Kota dan Tata Bangunan (TKTB).Kedua gelombang aksi yang berlangsung di gedung DPRD dan Balaikota Medan, Kamis (14/6) tersebut, datang dari Lembaga Kajian Studi Mahasiswa untuk Perubahan dan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Medan. Aksi pertama dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Kajian Studi Mahasiswa untuk Perubahan. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Dinas TKTB segera membongkar ulang bangunan rumah mewah di Jalan Berastagi.Pasalnya, bangunan tersebut telah menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan. “Dinas TKTB merupakan dinas paling bermasalah di lingkungan Pemko Medan. Banyak bangunan bermasalah berdiri di Kota Medan. Contohnya bangunan rumah mewah Jalan Berastagi dan ruko di Jalan Laboratorium. Tapi, sampai sekarang kedua bangunan tersebut masih terus berdiri,” kata M Sabandi, koordinator aksi.Menurut dia, bangunan rumah mewah tersebut jelas-jelas telah menyalahi izin. Untuk itu, lanjutnya, bangunan tersebut harus dibongkar dan tidak ada revisi izin. “Jika Dinas TKTB tidak melakukan pembongkaran, maka dinas tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Perda. Untuk itu, kami mendesak agar Walikota Medan memecat Kadis TKTB,” tegasnya.Ia juga mengatakan, surat rekomendasi revisi izin yang dikeluarkan oleh DPRD Medan telah menyalahi mekanisme yang berlaku.Sementara itu, desakan lainnya datang dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mapancas Kota Medan. Dalam aksinya, mereka juga menuntut agar Dinas TKTB merubuhkan bangunan bermasalah tersebut dan mengusut kasus surat rekomendasi revisi izin yang dikeluarkan DPRD Medan.Menurut Koordinator aksi, Arif Tambuse, Dinas TKTB selama ini paling sering mendapat teguran dan paling bermasalah. Contohnya adalah bangunan Jalan Berastagi yang hingga saat ini tak kunjung selesai.Untuk itu, Arif mendesak agar Dinas TKTB membongkar bangunan rumah mewah Jalan Berastagi No. 8 DD Medan. Ia juga menekankan, bahwa tindakan Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra yang mengeluarkan rekomendasi revisi izin, sebagai sebuah persekongkolan.“Untuk itu kami meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Medan agar mengganti Syahdansyah Putra, karena telah bersekongkol dan mencoreng nama baik instansi dewan dan menjatuhkan kehormatan DPRD Medan. Padahal seharusnya mereka berpihak kepada rakyat kecil,” katanya.Pada kesempatan itu, Mapancas juga menyoroti buruknya kinerja di Dinas Perpakiran dan Kebersihan Kota Medan. Mereka meminta agar ketiga Kepala Dinas tersebut diganti. (M28/d)
http://hariansib.com/2007/06/15/dua-gelombang-unjuk-rasa-datangi-dprd-medan-tuntut-rumah-mewah-di-jalan-berastagi-dibongkar-2/
Aksi Mapancas Medan Mendesak KPK menagkap Abdillah (Walikota Medan)_2 ( reported in KISS FM)
09 November 2007
Mega sihombing
Unjukrasa pro kontra abdillah berlangsung di kantor walikota
Ratusan massa atas dua kelompok yang berbeda melakukan aksi unjukrasa di Kantor Walikota dan DPRD Medan. Unjukrasa satu kelompok atas nama Reformator Intelektual Masyarakat Karo atau RIMO berunjukrasa di halaman Kantor Walikota Medan, sedangkan kelompok yang lain atas nama Mapancas Medan melakukan aksi orasi di Kantor DPRD Medan. Atas nama Reformator Intelektual Masyarakat Karo atau RIMO, kelompok ini mendukung kinerja Abdillah selama dan menentang ada politik adu domba masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu yang merugikan masyarakat. Ratusan massa RIMO ini datang ke kantor walikota lengkap dengan perlengkapan sound system, serta kaum ibu yang berpakaian adapt Karo lengkap.
Di Kantor Walikota, kelompok massa pendukung Abdillah diterima oleh Sekda Affifudin Lubis. Di depan ratusan massa, Affifudin mengatakan akan menyampaikan tuntutan mereka ke Walikota Abdillah, berikut ulos serta buah jeruk yang disampaikan kelompok ini. Sekda Affifudin pun sempat menari dan menyanyi secara bersama dengan para pengunjukrasa.Sementara itu, massa dari kelompok Mapancas Medan yang melakukan aksi menentang terhadap kebijakan Abdillah hanya bisa melakukan aksi orasi di Kantor DPRD Medan. Kelompok ini menyerukan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas, kasus hukum yang sudah disangkakan kepada walikota Abdillah sebelumnya. Sayangnya, keinginan kelompok it untuk melakukan aksi unjukrasa di Kantor Walikota Medan tidak terwujud, karena halaman kantor walikota sudah dipenuhi massa pendukung Abdillah. Akhirnya kelompok ini membubarkan diri meninggalkan Kantor DPRD Medan tanpa sempat melakukan orasi di Kantor Walikota Medan.
http://www.kissfm-medan.com/detail_pers.php?id=850
Mega sihombing
Unjukrasa pro kontra abdillah berlangsung di kantor walikota
Ratusan massa atas dua kelompok yang berbeda melakukan aksi unjukrasa di Kantor Walikota dan DPRD Medan. Unjukrasa satu kelompok atas nama Reformator Intelektual Masyarakat Karo atau RIMO berunjukrasa di halaman Kantor Walikota Medan, sedangkan kelompok yang lain atas nama Mapancas Medan melakukan aksi orasi di Kantor DPRD Medan. Atas nama Reformator Intelektual Masyarakat Karo atau RIMO, kelompok ini mendukung kinerja Abdillah selama dan menentang ada politik adu domba masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu yang merugikan masyarakat. Ratusan massa RIMO ini datang ke kantor walikota lengkap dengan perlengkapan sound system, serta kaum ibu yang berpakaian adapt Karo lengkap.
Di Kantor Walikota, kelompok massa pendukung Abdillah diterima oleh Sekda Affifudin Lubis. Di depan ratusan massa, Affifudin mengatakan akan menyampaikan tuntutan mereka ke Walikota Abdillah, berikut ulos serta buah jeruk yang disampaikan kelompok ini. Sekda Affifudin pun sempat menari dan menyanyi secara bersama dengan para pengunjukrasa.Sementara itu, massa dari kelompok Mapancas Medan yang melakukan aksi menentang terhadap kebijakan Abdillah hanya bisa melakukan aksi orasi di Kantor DPRD Medan. Kelompok ini menyerukan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas, kasus hukum yang sudah disangkakan kepada walikota Abdillah sebelumnya. Sayangnya, keinginan kelompok it untuk melakukan aksi unjukrasa di Kantor Walikota Medan tidak terwujud, karena halaman kantor walikota sudah dipenuhi massa pendukung Abdillah. Akhirnya kelompok ini membubarkan diri meninggalkan Kantor DPRD Medan tanpa sempat melakukan orasi di Kantor Walikota Medan.
http://www.kissfm-medan.com/detail_pers.php?id=850
AKSI MAPANCAS MEDAN MEMINTA PERIKSA KADIS KESEHATAN MEDAN
Mahasiswa Mapancas dan Formapem Demo Kantor Kadis Kesehatan Medan
Medan (SIB)
Puluhan mahasiswa tergabung Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP) Mapancas dan Formapem Medan menggelar aksi demo di kantor Dinas Kesehatan kota Medan, Jalan Rotan Komplek Pasar Petisah Medan, Kamis (8/11) sekitar pukul 11.00 WIB.Para mahasiswa yang tiba dan masuk ke halaman Kantor tersebut langsung berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap menuding dinas selama ini melakukan praktek KKN dan perlu dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan Kejagung serta meminta copot Kepala Dinas Kesehatan.Menurut Kordinator aksi Arif Tambuse, Dinas kesehatan Kota Medan terindikasi melalukan mark up mengenai alat-alat kesehatan serta obat-obatan, dimana dinas kesehatan harus dipantau ekstra oleh Pemko Medan, DPRD Medan dan DPRD Sumut . Pasalnya banyak warga penyakit yang Muncul di medan berupa wabah penyakit namun tidak maksimal penanganannya.Aksi pengunjukrasa yang hanya berlangsung beberapa menit dan terkesan tidak mendapat tanggapan Kadis Kesehatan maupun stafnya. Seusai membacakan pernyataan mereka langsung pergi meningalkan lokasi unjukrasa . (M-29).
Posted by Donny Setha ketua Mapancas Medan
http://hariansib.com/2007/11/09/mahasiswa-mapancas-dan-formapem-demo-kantor-kadis-kesehatan-medan/
Medan (SIB)
Puluhan mahasiswa tergabung Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP) Mapancas dan Formapem Medan menggelar aksi demo di kantor Dinas Kesehatan kota Medan, Jalan Rotan Komplek Pasar Petisah Medan, Kamis (8/11) sekitar pukul 11.00 WIB.Para mahasiswa yang tiba dan masuk ke halaman Kantor tersebut langsung berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap menuding dinas selama ini melakukan praktek KKN dan perlu dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan Kejagung serta meminta copot Kepala Dinas Kesehatan.Menurut Kordinator aksi Arif Tambuse, Dinas kesehatan Kota Medan terindikasi melalukan mark up mengenai alat-alat kesehatan serta obat-obatan, dimana dinas kesehatan harus dipantau ekstra oleh Pemko Medan, DPRD Medan dan DPRD Sumut . Pasalnya banyak warga penyakit yang Muncul di medan berupa wabah penyakit namun tidak maksimal penanganannya.Aksi pengunjukrasa yang hanya berlangsung beberapa menit dan terkesan tidak mendapat tanggapan Kadis Kesehatan maupun stafnya. Seusai membacakan pernyataan mereka langsung pergi meningalkan lokasi unjukrasa . (M-29).
Posted by Donny Setha ketua Mapancas Medan
http://hariansib.com/2007/11/09/mahasiswa-mapancas-dan-formapem-demo-kantor-kadis-kesehatan-medan/
Aksi Mapancas Medan Mendesak KPK menagkap Abdillah (Walikota Medan)
Kamis, 08 November 2007 23:40 WIB Masyarakat Karo Minta Abdillah Bertahan
Medan, WASPADA Online
Dua kelompok massa mendatangi Balaikota dan kantor DPRD Medan, Kamis (8/11). Satu kelompok mendukung kepemimpinan Walikota Drs H. Abdillah, Ak. MBA dan satu kelompok lainnya minta Abdillah ditangkap karena terlibat korupsi.
Kelompok massa yang simpati kepada Abdillah, adalah Reformator Intelektual Masyarakat Karo (RIMO). Mereka datang ke Balaikota dengan mengklaim berjumlah 2.000 orang. Sedangkan massa yang kontra adalah dari Mahasiswa Pancasila (Mapancas).
Sama dengan aksi ribuan ulama, ustadz, dan kelompok pengajian beberapa hari sebelumnya, massa RIMO datang ke kantor walikota juga untuk memberikan dukungan moral kepada Abdillah. Yakni memintanya untuk terus bertahan sebagai walikota sampai periode berakhir. Mereka juga mengutuk politik adu domba yang berusaha merongrong Abdillah.
Massa RIMO datang ke kantor walikota dengan menggunakan kendaraan roda empat dan bus. Mereka menggunakan titik kumpul di sekitar Lapangan Benteng. Dengan berjalan kaki mereka menuju Balaikota dengan tertib. Beberapa ibu-ibu terlihat mengenakan busana adat Karo.
Di halaman Balaikota massa RIMO tidak saja menggelar orasi mendukung Abdillah, mereka juga bernyanyi diiringi organ tunggal yang mereka bawa. Sejumlah lagu dinyanyikan, mulai dari Cahaya Kota Medan, Biring-biring serta lagu-lagu etnis Karo lainnya. Tidak ketinggalan, massa juga membawa satu pick-up buah jeruk manis yang dibagi-bagikan kepada siapa saja yang berkenan.
Semangat mereka mendukung Abdillah, terlihat sangat tinggi. Sekalipun mereka tidak diterima walikota, karena kesibukannya, namun massa tetap mengeluelukan Abdillah. Kepada Sekda Drs H. Afifuddin Lubis, MSi yang menerima, massa RIMO bertitip salam kepada Abdillah.
Dalam orasinya, pimpinan massa menyebut bahwa kepemimpinan Abdillah kini telah diracuni oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Padahal, selama kepemimpinannya Abdillah telah berhasil membangun kota ini. Medan sekarang ini semakin maju, semakin tertib, semakin relegius, dan Medan telah menjadi kota metropolitan.
Berkaitan dengan itu, gabungan masyarakat Karo yang peduli pembangunan ini minta kepada Abdillah, untuk meneruskan jabatannya sampai akhir periode. RIMO mengaku siap menjadi tonggak untuk menyokong kepemimpinan Abdillah.
Disebutkan mereka bahwa dalam bahasa Karo, RIMO berarti jeruk yang rasanya manis. Buah khas Berastagi itu sengaja diserahkan kepada walikota sebagai bentuk dukungan masyarakat Karo kepada Abdillah. "Dukungan kami kepada Pak Abdillah ibarat rasa jeruk ini, manis," kata seorang tokoh masyarakat kepada Sekda Afifuddin Lubis.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan massa kepada Sekda, disebutkan bahwa Abdillah, pemimpin yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi. Atas prestasi yang dibuatnya, Abdillah sudah layak mendapatkan penghargaan.
Menurut penilaian RIMO, selama kepemimpinannya, Abdillah telah berhasil memajukan sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan interaksi masyarakat di Sumut.
Warga Kota Medan khususnya telah dapat merasakan pembangunan yang sangat spektakuler yang dilakukan Abdillah selama menjabat sebagai walikota Medan. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, mempermudah birokrasi bagi masyarakat, pembangunan yang merata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Iklim politik juga sangat demokrasi, naiknya taraf ekonomi masyarakat dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat banyak.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan sebelumnya, massa RIMO mengaku bahwa selama kepemimpinan Abdillah, perubahan pembangunan terjadi sangat drastis.
Melihat kenyataan itu massa RIMO dengan berani menegaskan dan meminta Abdillah terus melanjutkan pembangunan kota ini. Mereka mengaku siap mengawal dan menghempang hal-hal yang meragukan kepemimpinan Abdillah dan yang tidak menginginkannya melanjutkan masa jabatannya.
Sementara itu, Sekda Medan Drs H. Afifuddin Lubis, MSi kepada massa berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan itu kepada walikota. Usai menerima RIMO, Sekda Afifuddin, bernyanyi dan menari bersama masyarakat. Dia juga membawakan lagu Selayang Pandang.
Sedangkan puluhan massa Mahasiswa Pancasila (Mapancas), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Abdillah, karena telah menjadi tersangka kasus korupsi. Aksi itu mereka lakukan di halaman kantor DPRD Medan.
Massa Mapancas, dalam aksinya ini hanya terlihat melakukan orasi yang isinya mengecam Abdillah. Tidak ada pejabat atau anggota DPRD yang menerima aspirasi mereka, sampai akhirnya massa membubarkan diri. (m17) (ags)
http://www.waspada.co.id/Berita/Medan/Masyarakat-Karo-Minta-Abdillah-Bertahan.html
Medan, WASPADA Online
Dua kelompok massa mendatangi Balaikota dan kantor DPRD Medan, Kamis (8/11). Satu kelompok mendukung kepemimpinan Walikota Drs H. Abdillah, Ak. MBA dan satu kelompok lainnya minta Abdillah ditangkap karena terlibat korupsi.
Kelompok massa yang simpati kepada Abdillah, adalah Reformator Intelektual Masyarakat Karo (RIMO). Mereka datang ke Balaikota dengan mengklaim berjumlah 2.000 orang. Sedangkan massa yang kontra adalah dari Mahasiswa Pancasila (Mapancas).
Sama dengan aksi ribuan ulama, ustadz, dan kelompok pengajian beberapa hari sebelumnya, massa RIMO datang ke kantor walikota juga untuk memberikan dukungan moral kepada Abdillah. Yakni memintanya untuk terus bertahan sebagai walikota sampai periode berakhir. Mereka juga mengutuk politik adu domba yang berusaha merongrong Abdillah.
Massa RIMO datang ke kantor walikota dengan menggunakan kendaraan roda empat dan bus. Mereka menggunakan titik kumpul di sekitar Lapangan Benteng. Dengan berjalan kaki mereka menuju Balaikota dengan tertib. Beberapa ibu-ibu terlihat mengenakan busana adat Karo.
Di halaman Balaikota massa RIMO tidak saja menggelar orasi mendukung Abdillah, mereka juga bernyanyi diiringi organ tunggal yang mereka bawa. Sejumlah lagu dinyanyikan, mulai dari Cahaya Kota Medan, Biring-biring serta lagu-lagu etnis Karo lainnya. Tidak ketinggalan, massa juga membawa satu pick-up buah jeruk manis yang dibagi-bagikan kepada siapa saja yang berkenan.
Semangat mereka mendukung Abdillah, terlihat sangat tinggi. Sekalipun mereka tidak diterima walikota, karena kesibukannya, namun massa tetap mengeluelukan Abdillah. Kepada Sekda Drs H. Afifuddin Lubis, MSi yang menerima, massa RIMO bertitip salam kepada Abdillah.
Dalam orasinya, pimpinan massa menyebut bahwa kepemimpinan Abdillah kini telah diracuni oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Padahal, selama kepemimpinannya Abdillah telah berhasil membangun kota ini. Medan sekarang ini semakin maju, semakin tertib, semakin relegius, dan Medan telah menjadi kota metropolitan.
Berkaitan dengan itu, gabungan masyarakat Karo yang peduli pembangunan ini minta kepada Abdillah, untuk meneruskan jabatannya sampai akhir periode. RIMO mengaku siap menjadi tonggak untuk menyokong kepemimpinan Abdillah.
Disebutkan mereka bahwa dalam bahasa Karo, RIMO berarti jeruk yang rasanya manis. Buah khas Berastagi itu sengaja diserahkan kepada walikota sebagai bentuk dukungan masyarakat Karo kepada Abdillah. "Dukungan kami kepada Pak Abdillah ibarat rasa jeruk ini, manis," kata seorang tokoh masyarakat kepada Sekda Afifuddin Lubis.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan massa kepada Sekda, disebutkan bahwa Abdillah, pemimpin yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi. Atas prestasi yang dibuatnya, Abdillah sudah layak mendapatkan penghargaan.
Menurut penilaian RIMO, selama kepemimpinannya, Abdillah telah berhasil memajukan sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan interaksi masyarakat di Sumut.
Warga Kota Medan khususnya telah dapat merasakan pembangunan yang sangat spektakuler yang dilakukan Abdillah selama menjabat sebagai walikota Medan. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, mempermudah birokrasi bagi masyarakat, pembangunan yang merata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Iklim politik juga sangat demokrasi, naiknya taraf ekonomi masyarakat dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat banyak.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan sebelumnya, massa RIMO mengaku bahwa selama kepemimpinan Abdillah, perubahan pembangunan terjadi sangat drastis.
Melihat kenyataan itu massa RIMO dengan berani menegaskan dan meminta Abdillah terus melanjutkan pembangunan kota ini. Mereka mengaku siap mengawal dan menghempang hal-hal yang meragukan kepemimpinan Abdillah dan yang tidak menginginkannya melanjutkan masa jabatannya.
Sementara itu, Sekda Medan Drs H. Afifuddin Lubis, MSi kepada massa berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan itu kepada walikota. Usai menerima RIMO, Sekda Afifuddin, bernyanyi dan menari bersama masyarakat. Dia juga membawakan lagu Selayang Pandang.
Sedangkan puluhan massa Mahasiswa Pancasila (Mapancas), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Abdillah, karena telah menjadi tersangka kasus korupsi. Aksi itu mereka lakukan di halaman kantor DPRD Medan.
Massa Mapancas, dalam aksinya ini hanya terlihat melakukan orasi yang isinya mengecam Abdillah. Tidak ada pejabat atau anggota DPRD yang menerima aspirasi mereka, sampai akhirnya massa membubarkan diri. (m17) (ags)
http://www.waspada.co.id/Berita/Medan/Masyarakat-Karo-Minta-Abdillah-Bertahan.html
Langganan:
Postingan (Atom)
