FMBAKP Demo DPRD SU Desak Kejatisu Tuntaskan Kasus Korupsi di Sumut

ANTENA, MEDAN
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) melakukan unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (15/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, diantaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepeneuhnya kinerja Kejatisu menanganai dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Diantaranya di Dispar Medan indikasi terjadi korupsi dan mark up dalam penggunaan dana APBD 2007 Rp29,1 milyar dengan melakukan beberapa kegiatan yang mendapat beberapa sorotan seperti Ramadhan Fair terjadi indikasi penyelewengan dalam tender.
Dugaan markup anggaran juga terjadi di Disparbud Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dair APBD Sumut Rp1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp80.000 per orang yang tidak jelas alokasi adanya.
Selain itu, di Bolug Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkait hal itu FMBAKP minta Gubsu terpilih nantinya mengganti kadis-kadis yang terindikasi melakukan korupsi dan mendukung kinerja Gubsu terpilih jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hokum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Minta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hokum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara memperti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Usai melakukan orasi, massa pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut, karena anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi. *****
Berita

* Pejabat Dishub Sumut, Tak Pernah Jelaskan Setoran PAD Jembatan Timbang Terpadu
* Dituding Terima Dana Gratifikasi Dari Bank Sumut, Komisi C DPRD SU ‘Marah’
* Tamparan Bagi Bawasda dan BPK, 2.290 Kasus Korupsi Diadukan ke KPK
* Gubernur se-Indonesia Direncanakan Hadiri Prosesi Pelantikan Gubsu Terpilih
* Dinilai Selewengkan Setoran PAD, BPK dan KPK Didesak Periksa Pejabat Dishub Sumut
* Pejabat Dishubsu Perkaya Diri, Langgar UU
* DPRD SU Paripurnakan Ranperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
* Stuktur Pengurus 15 DPC PKS se-Dairi Dikukuhkan Bersamaan Milad ke-10
* DPP PBI BANTU KORBAN GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT
* Pelantikan Gubsu, DPRD Persiapkan 2000 Undangan

Read More...

http://yokowebs.com/node/105

Mapancas_medan@yahoo.com