AKSI MAPANCAS MEDAN MEMINTA PERIKSA INDIKASI KORUPSI DI BEBERAPA KOTA

Mapancas Unjuk Rasa ke DPRD Minta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Nias, Binjai dan Daerah Lain
Medan (SIB)

Massa Mapancas (Mahasiswa Pancasila) Medan unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (19/4) mendesak aparat penegak hukum yaitu Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumut secepatnya mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi yang telah mencuat ke permukaan, seperti dugaan kasus korupsi di Nias dan Pemko Binjai. Jika terbukti melakukan korupsi agar pelakunya dihukum seberat-beratnya.Mahasiswa melalui kordinator aksi Arief Tambuse menunjuk contoh kasus dugaan mark-up dalam pembangunan perumahan bagi para korban gempa dan proyek perpipaan di Nias yang diduga fiktif serta dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Binjai.Aksi dilakukan di depan pintu masuk gedung dewan, diiringi dengan orasi dan menyatakan sikap sekaligus mengingatkan lembaga hukum jangan menjadikan hukum terminal terakhir untuk melakukan korupsi atau memeti-eskan sejumlah kasus yang telah mencuat ke permukaan.Diungkapkan, tidak berjalannya UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang berazas terhadap KKN, sehingga tidak ada keterbukaan pejabat pemerintahan, maka praktik mark up dan proses tender menyalahi aturan serta hasil pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, serta pengadaan barang diperuntukkan untuk rakyat tidak terdeteksi rakyat, sehingga membuat ruang-ruang korupsi dapat mudah dilakukan.Dari kondisi itu, Mapancas meminta aparat hukum benar-benar menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi, karena banyak indikasi korupsi yang muncul ke publik, seperti proyek pembangunan rumah dan proyek perpipaan di Nias diduga fiktif.Juga indikasi korupsi di Dinas Pertanian, seperti annual fee pengadaan bibit jeruk 9600 batang untuk lahan 30 Ha, pengadaan pupuk, tanaman pelindung tanah di kawasan perladangan Dolok Loba Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Taput.Indikasi korupsi di Kandepagsu, bahkan mahasiswa berulangkali mempertanyakannya terkait bantuan sekolah, pengadaan komputer, buku, proyektor menggunakan anggaran tidak sedikit diguga sarat dengan mark up dan fiktif.“Banyak dana APBD dan APBN untuk rakyat benar-benar harus mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat dan instansi hukum, karena tidak adanya keterbukaan dari dinas terkait,” ungkap mereka.Dalam pernyataannya, Mapancas Medan juga minta Kejatisu dan Poldasu tetap proaktif melakukan pengusutan dan segera memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat yang terindikasi melakukan korupsi, seperti dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Kandepag Sumut agar BPK juga ikut ambil bagian melakukan audit total.Menanggapi aspirasi itu, anggota Komisi A DPRD Sumut Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Nurdin Ahmad menyatakan, pihaknya akan menyikapi dan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pimpinan dewan agar segera ditindaklanjuti. (A13/d)


mapancas_medan@yahoo.com

http://hariansib.com/2007/04/20/mapancas-unjuk-rasa-ke-dprd-minta-tuntaskan-kasus-dugaan-korupsi-di-nias-binjai-dan-daerah-lain/