AKSI MAPANCAS MEDAN MEMINTA PERIKSA PTPN IV

Puluhan Massa Unjuk Rasa Ke Rumah Dinas Dan Lantamal-1 Belawan di Medan
Medan (SIB)

Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Anti Kekerasan Sumatera Utara (ARAK-SU) mendatangi rumah dinas Dan Lantamal –I Belawan di Jalan Sudirman Medan untuk menyampaikan desakan agar pelanggaran HAM di Pasuruan diusut tuntas, Kamis (7/6).Arak-Su yang terdiri dari elemen GRM, PI, F-SBSI 92, KontraS, JNPM, LMND, TEPLOK, FADERA, GMKI, GMNI, WALHI, STN, MHB, P3MN, PMKRI, YLL, PRP, KOTIB, JaPHAMSU, Kolektif, KKP HAM 65, FITRA, KWK melakukan orasi-orasi di pintu gerbang Rumash Dinasl Danlantamal –1 Belawan dengan penjagaan apapat kepolisian.Menurut mereka kekerasan yang terjadi pada rakyat Pasuruan pada 31 Mei lalu yang menyebabkan 4 warga tewas serta belasan rakyat mengalami luka berat merupakan salah satu tindakan refresif serta pelanggara HAM berat.Dalam pernyataan sikapnya Arak-Su menyampaikan bahwa SBY-JK gagal mensejahterakan dan melindungi rakyat, mendesak penghentian campur tangan TNI dalam sengketa tanah, menghentikan kekerasan terhadap kaum tani dan mengembalikan tanah rakyat serta sejumlah pernyataan lainnya.Setelah menyampaikan orasi massa yang datang dengan membawa berbagai poster dan spanduk kemudian membubarkan diri dengan berjalan kaki menuju Taman A Yani Medan.Araksu dan Mapancas Unjukrasa ke DPRDSUPuluhan warga yang tergabung dalam Araksu (Aliansi Rakyat Anti Kekerasan Sumatera Utara), Kamis (7/6) juga unjuk rasa ke DPRD Sumut menuntut pemerintah segera menghentikan campur tangan aparat keamanan khususnya TNI dalam segala persoalan yang menyangkut sengketa tanah.Aksi Araksu yang terdiri dari beberapa LSM menyebutkan, kekerasan yang terjadi terhadap rakyat Pasuruan 31 Mei 2007 mengakibatkan 4 orang tewas dan belasan warga luka berat merupakan salah satu tindakan represifitas dan pelanggaran HAM berat dilakukan TNI Angkatan Laut.Hal ini terjadi seiring munculnya kepentingan pemodal yang berkeinginan untuk menguasai hajat hidup yang sangat merugikan dan sering terjadi di seluruh Indonesia. Pelanggaran HAM ini diakibatkan rusaknya moral dan tidak berfungsinya sistem pemerintahan termasuk di tubuh Angkatan Laut.Araksu bagian dari rakyat Indonesia prihatin dan mengutuk keras pembunuhan rakyat di Pasuruan-Jatim dan menyatakan pemerintah dianggap gagal mensejahterakan dan melindungi rakyat.Dengan suara lantang, Araksu yang dikordinir Johan Merdeka menyerukan segera dihentikan kekerasan terhadap kaum tani, kembalikan tanah rakyat. Reformasi struktur keamanan, bubarkan koter, TNI dituntut kembali ke barak. Hapuskan bisnis militer, adili dan hukum pelaku pelanggaran HAM.Aspirasi tersebut diterima anggota Komisi B DPRD Sumut Sobambowo Bu’ulolo dan berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada komisi A yang terkait dengan persoalan tanah, keamanan dan pemerintahan, sebab saat ini tidak seorangpun anggota Komisi A hadir di gedung dewan.Massa Araksu juga mendatangi rumah dinas Dan Lantamal-I Belawan di Jalan Sudirman Medan menyampaikan tuntutan yang sama.MAPANCAS UNJUK RASA KE DPRDSUBelasan massa yang tergabung dalam Gebrak Mapancas, Kamis (31/5) juga aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut, menuntut aparat penegak hukum khususnya Poldasu dan Kejatisu segera mengusut tuntas kasus dugaan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) di PTPN-IV.Pengunjukrasa dalam orasinya minta aparat penegak hukum tidak tebang pilih terhadap kasus-kasus KKN yang terjadi di daerah ini, termasuk di PTPN-IV. Tapi sangat disayangkan, massa Mapancas yang hampir setiap minggu melakukan aksi unjuk rasa ke gedung dewan ini tidak merinci berapa jumlah kerugian negara dan proyek apa saja yang terindikasi KKN tersebut.Dalam tuntutannya, massa Mapancas juga menuntut aparat terkait memeriksa PTPN-IV, serta jajarannya yang terindikasi melakukan tindakan korupsi mengakibatkan kerugian besar pada negara.Menyikapi aspirasi dan tuntutan itu, anggota Komisi B DPRD Sumut Sobambowo Bu’ulolo dan anggota Komisi E Muhammad Nuh mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada komisi terkait yaitu komisi A, karena persoalan dugaan korupsi merupakan bidang Komisi A.Massa Mapancas juga unjuk rasa di depan kantor Kejatisu Jl Jend AH Nasution Medan Johor, menuntut supaya membongkar berbagai dugaan KKN di PTPN-IV dengan membentuk Tim Khusus untuk mengusutnya. Dalam pernyataan sikap tertulis pengunjuk rasa yang diterima Humas Kejatisu AJ Ketaren SH, dugaan KKN itu menyangkut proyek perehaban bangunan Klas I RS Belimbingan dan pergantian tanaman di Unit kebun Teh dengan membuat pabrik teh yang selanjutnya direnovasi lalu dibongkar kembali serta tanaman teh yang menjadi kelapa sawit.Menanggapi aspirasi pengunjuk rasa, Humas Kejatisu AJ Ketaren mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian dulu sebelum dilakukan penyelidikan (Lid) dalam rangka pengumpulan bahan, data dan keterangan.Mantan Kacab PT Pelindo DiperiksaDiinformasikan Humas Kejatisu, tim penyelidik dari Pidsus Kejatisu, Kamis (7/6) memintai keterangan mantan Kepala Cabang (Kacab) PT Pelindo periode 2000-2003, sebagai tindak lanjut pengusutan kasus dugaan penyimpangan dalam pengalihan aset Pelabuhan Sibolga kepada PT Mujur Timber. Dalam kaitan kasus itu juga, dimintai keterangan 3 orang staf Dinas Kimpraswil Pemko Sibolga. (M-2/M10/M15/u)


mapancas_medan@yahoo.com

http://hariansib.com/2007/06/08/puluhan-massa-unjuk-rasa-ke-rumah-dinas-dan-lantamal-1-belawan-di-medan/