Formas dan FMBAKP Unjukrasa ke DPRDSU, Usut Kasus Penjualan Aset Negara
Posted in Medan Kita by Redaksi on Agustus 8th, 2008
Medan (SIB)
Seratusan massa mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Formas (Forum Masyarakat Anti Kekerasan) dan FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan), Kamis (7/8) unjuk rasa ke DPRD Sumut menolak aksi kekerasan serta menuntut aparat penegak hukum mengusut kasus penjualan asset negara.
Aksi dua kelompok ini masing-masing menyampaikan aspirasi di depan gedung dewan, seperti Formas mengutuk keras tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga negara maupun aktivis mahasiswa dan petani.
“Kami menuntut agar kasus penembakan pengacara Adi SH, penjebakan narkoba terhadap Parlindungan Tamba SH, penembakan Wisnu S Sinaga, pembunuhan Adi Syahrianto, kekerasan terhadap petani di Dusun Banjaran Langkat, serta pembebasan 29 petani Banjaran yang ditahan Polres Langkat dituntaskan,” ujar pengunjuk rasa sembari mengancam akan menginap di gedung dewan, jika tuntutannya tidak dituntaskan.
Sementara massa FMBAKP melalui pernyataan sikapnya minta instansi hukum terkait di Sumut khususnya Kejatisu agar memeriksa, memanggil dan menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus penjualan tanah lapang olahraga tenis seluas 4154 m2 milik KPB (Kantor Pemasaran Bersama) PTPN Cabang Medan tahun 2004.
Dalam kasus penjualan asset negara itu, FMBAKP menyatakan, telah melibatkan beberapa orang di PTPN dengan melakukan penaksiran harga di bawah standar melibatkan camat dan lurah seharga Rp250.000 – Rp300.000 per meter, sementara tafsiran masyarakat harga berkisar Rp400.000- Rp600.000 per meter dan dijual per meter Rp200.000 sesuai dengan risalah lelang yang diikuti 1 orang sudah jelas-jelas melanggar SK Meneg BUMN No 02/mub/2002.
Selain itu, tidak adanya permohonan direksi PTPN dan rekomendasi dari komisaris/badan pengawas kepada Menkeu dan tidak adanya izin Menkeu untuk menjual asset tersebut, tidak adanya perintah BMP-PTPN dalam SK-nya agar lapangan olahraga dijual.
Berdasarkan hal itu, menghimbau KPB PTPN Cabang Medan segera diperiksa dan dipantau oleh seluruh elemen masyarakat. Jangan jadikan hukum sebagai terminal terakhir dalam melakukan korupsi dan minta DPRD Sumut, DPRD Medan agar memantau pemeriksaan kasus tersebut.
Aspirasi diterima Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih seraya berjanji, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan ke dewan untuk dibahas melalui komisi terkait serta akan dijadualkan pemanggilan terhadap instansi terkait guna mencari solusinya.(M10/d)
http://hariansib.com/2008/08/08/formas-dan-fmbakp-unjukrasa-ke-dprdsu-usut-kasus-penjualan-aset-negara/
Kamis, 28 Agustus 2008
Instansi Hukum di SUMUT mandul Terutama Kejatisu Menyelesaikan Kasus - kasus KORUPSI
Aksi FMBAKP,MAPANCAS mendesak KAPOLDASU DAN KEJATISU menyelesaikan kasus Indikasi Korupsi di TAPTENG dan Padang sidempuan ,dimana sampai hari ini penanganan kasus indikasi Korupsi di SUMUT Khususnya TAPTENG tidak Pernah jelas walaupun sudah banyak pengaduhan yang dilakukan LSM dan Organisasi mahasiswa ada apa dengan Kejatisu !!!!!.......
PERNYATAAN SIKAP
Banyakya kasus yang naik ke publik mengenai dugaan pencurian uang rakyat dengan bahasa kerennya korupsi yang sampai hari ini masih tertahan di instansi hukum terutama kejaksaan di jajaran SUMUT,Dari catatan pemeriksaan dan penganannya kasus pencurian Uang rakyat belum ada satupun yang di tahan kepala daerah oleh pihak instansi hukum Di SUMUT.yang membuat rakyat jenuh semua yang di tangani hanya pejabat – pejabat bahwa dan beberapa kasus kepala daerah seolah – olah beku di meja hukum.yang terindikasi adanya pembeck UP an oleh oknum pejabat Hukum,penyuapan atau Hubungan family.
Sesuai dengan hal di atas adanya indikasi korupsi di daerah tingkat II yakni Tapteng dan Padang Sidempuan.
1. Indikasi Korupsi di PEMKAB TAPTENG yakni :
a. Pembuatan jalan ke PLTA Labuhan angin yang di lakukan atau di buat oleh PLN di tetapi masuk ke APBD 2004 Tapteng yang merugikan Negara meliaran Rupiah.
b. Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp24.934.102.959,00 MendahuluiPenerbitan
SPMU audit BPK tahun 2004.
c. Beberapa Pengeluaran Pada Unit Kerja Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Sebesar Rp806.500.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan audit BPK 2004.
d. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pandan Digunakan Langsung untuk Operasional Rumah Sakit dan Tidak Disetorkan atau Dilaporkan ke Kas Daerah
audi BPK 2005 sesuai dengan laporan beberapa LSM ke KEJATISU.
e. Dugaan korupsi pematangan lahan perumahan Pemkab Tabteng tahun2002,TA 2003 dan TA 2006 senilai Rp 1,576.975.000 di duga fiktip.
f. Penerbitan surat perintah membayar di luar belanja administrasi umum Rp21,5 miliar lebih yang dilakukan sebelum pengesahan APBD 2005.
g. Dugaan penyelewengan modal divestasi saham negara pada PT Bank Sumut sebesar Rp1,7 miliar lebih.
2. Indikasi Korupsi Di Pemko Padang Sidempuan yakni :
a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Bidang Kesehatan dan Pendidikan Sebesar Rp1.985.530.000,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Dilaksanakan Sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 Ditetapkan.
b. Terdapat Empat Kegiatan Proyek Tahun Anggaran 2005 Pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp2.601.745.000,00 Dilaksanakan Pada Tahun 2004 dan Tanpa Melalui Proses Lelang audit BPK 2005
c. Harga Satuan Pekerjaan Beberapa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah di atas Standar Harga yang Ditetapkan Sebesar Rp594.758.249,09.audit BPK 2005 .
d.Terdapat Selisih Kas Negatif Pada Perhitungan Kas Daerah Kota Padangsidimpuan Per Tanggal 31 Desember 2005 Sebesar Rp1.810.077.302,90. Audit BPK 2005
e. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Instansi Vertikal dengan realisasi sebesar Rp1.570.000.000,00 tidak mempunyai dasar hukum dan sebesar Rp290.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya audit BPK 2006.
f. Pengadaan Alat Kedokteran Umum Pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp39.568.000,00 danTerdapat Kekurangan Barang di Gudang Senilai Rp3.099.000,00
3.Indikasi Korupsi di KPB PTPN Cab Medan yakni mengenai penjualan Aset Negara yaitu Tanah Lapangan Olah raga Tenis seluas 4154 M2 Milik KPB PTPN Cabang Medan tahun 2004.Dimana harga jual di bawah argah resmi yang di keluarkan oleh pihak pemko medan yakni Rp 250 ribu s/d Rp 300 ribu tafsiran masyarakat Rp 400 ribu s/d Rp 600 dan di jual Rp 200 ribu dengan lelang di ajukan 1 orang.tidak adanya ijin untuk menjual lahan tersebut oleh Menkeu.serta tidak masuknya lahan tersebut di atas dalam SK oleh BMP – PTPN dalam SK atau dengan kata lain di jual diam – diam untuk mengindarkan terjadinya banyaknya peserta lelang dan bocor di publik permainan tersebut.
Sehubungan dengan Hal – hal di atas kami dari Forum mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan FMBAKP SUMUT menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Meminta insatansi Hukum di Sumut agar segera menindak lanjuti indikasi korupsi di TAPTENG,PADANG SIDEMPUAN DAN KPB PTPN CAB.MEDAN yang hari ini kami nilai sangat lambat dan terkesan tidak berkerja dalam menyelesaikan kasus – kasus korupsi di SUMUT khususnya Kejatisu Beserta Jajarannya.
2. Meminta kepada instansi Hukum di SUMUT segera memanggil dan memeriksa Bupati TAPTENG,WALI KOTA Padang Sidempuan serta Pejabat KPB.PTPN Cab.Medan.
3.Meminta Agar DPRD SU Lebih Pro Aktif Dalam memantau kinerja Instansi Hukum di SUMUT yang berkesan sangat lamban dalam menyelesaikan kasus – kasus korupsi di SUMUT.
4.Meminta KPK agar segera mengambil alih kasus – kasus korupsi di Sumut yang terindikasi tidak berjalan.
5.Jangan jadikan instansi hukum menjadi terminal terakhir dalam melakukan KORUPSI dengan cara memeti eskan kasus dan ikut menikmati pencurian uang rakyat.
Demikian pernyataan sikap ini kami perbuat sebagai wujud kepedulain kami pada nusa dan bangsa.
Hidup rakyat…….
Hidup mahasiswa……
Jangan bela yang bayar…….
FORUM MAHASISWA BERSAMA
ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN
( FMBAKP )
ASRIL SRG
koordinator bersama
Diketahui oleh
AHMAD FAISAL Nst
PRESEDIUM
PERNYATAAN SIKAP
Banyakya kasus yang naik ke publik mengenai dugaan pencurian uang rakyat dengan bahasa kerennya korupsi yang sampai hari ini masih tertahan di instansi hukum terutama kejaksaan di jajaran SUMUT,Dari catatan pemeriksaan dan penganannya kasus pencurian Uang rakyat belum ada satupun yang di tahan kepala daerah oleh pihak instansi hukum Di SUMUT.yang membuat rakyat jenuh semua yang di tangani hanya pejabat – pejabat bahwa dan beberapa kasus kepala daerah seolah – olah beku di meja hukum.yang terindikasi adanya pembeck UP an oleh oknum pejabat Hukum,penyuapan atau Hubungan family.
Sesuai dengan hal di atas adanya indikasi korupsi di daerah tingkat II yakni Tapteng dan Padang Sidempuan.
1. Indikasi Korupsi di PEMKAB TAPTENG yakni :
a. Pembuatan jalan ke PLTA Labuhan angin yang di lakukan atau di buat oleh PLN di tetapi masuk ke APBD 2004 Tapteng yang merugikan Negara meliaran Rupiah.
b. Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp24.934.102.959,00 MendahuluiPenerbitan
SPMU audit BPK tahun 2004.
c. Beberapa Pengeluaran Pada Unit Kerja Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Sebesar Rp806.500.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan audit BPK 2004.
d. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pandan Digunakan Langsung untuk Operasional Rumah Sakit dan Tidak Disetorkan atau Dilaporkan ke Kas Daerah
audi BPK 2005 sesuai dengan laporan beberapa LSM ke KEJATISU.
e. Dugaan korupsi pematangan lahan perumahan Pemkab Tabteng tahun2002,TA 2003 dan TA 2006 senilai Rp 1,576.975.000 di duga fiktip.
f. Penerbitan surat perintah membayar di luar belanja administrasi umum Rp21,5 miliar lebih yang dilakukan sebelum pengesahan APBD 2005.
g. Dugaan penyelewengan modal divestasi saham negara pada PT Bank Sumut sebesar Rp1,7 miliar lebih.
2. Indikasi Korupsi Di Pemko Padang Sidempuan yakni :
a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Bidang Kesehatan dan Pendidikan Sebesar Rp1.985.530.000,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Dilaksanakan Sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 Ditetapkan.
b. Terdapat Empat Kegiatan Proyek Tahun Anggaran 2005 Pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp2.601.745.000,00 Dilaksanakan Pada Tahun 2004 dan Tanpa Melalui Proses Lelang audit BPK 2005
c. Harga Satuan Pekerjaan Beberapa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah di atas Standar Harga yang Ditetapkan Sebesar Rp594.758.249,09.audit BPK 2005 .
d.Terdapat Selisih Kas Negatif Pada Perhitungan Kas Daerah Kota Padangsidimpuan Per Tanggal 31 Desember 2005 Sebesar Rp1.810.077.302,90. Audit BPK 2005
e. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Instansi Vertikal dengan realisasi sebesar Rp1.570.000.000,00 tidak mempunyai dasar hukum dan sebesar Rp290.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya audit BPK 2006.
f. Pengadaan Alat Kedokteran Umum Pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp39.568.000,00 danTerdapat Kekurangan Barang di Gudang Senilai Rp3.099.000,00
3.Indikasi Korupsi di KPB PTPN Cab Medan yakni mengenai penjualan Aset Negara yaitu Tanah Lapangan Olah raga Tenis seluas 4154 M2 Milik KPB PTPN Cabang Medan tahun 2004.Dimana harga jual di bawah argah resmi yang di keluarkan oleh pihak pemko medan yakni Rp 250 ribu s/d Rp 300 ribu tafsiran masyarakat Rp 400 ribu s/d Rp 600 dan di jual Rp 200 ribu dengan lelang di ajukan 1 orang.tidak adanya ijin untuk menjual lahan tersebut oleh Menkeu.serta tidak masuknya lahan tersebut di atas dalam SK oleh BMP – PTPN dalam SK atau dengan kata lain di jual diam – diam untuk mengindarkan terjadinya banyaknya peserta lelang dan bocor di publik permainan tersebut.
Sehubungan dengan Hal – hal di atas kami dari Forum mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan FMBAKP SUMUT menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Meminta insatansi Hukum di Sumut agar segera menindak lanjuti indikasi korupsi di TAPTENG,PADANG SIDEMPUAN DAN KPB PTPN CAB.MEDAN yang hari ini kami nilai sangat lambat dan terkesan tidak berkerja dalam menyelesaikan kasus – kasus korupsi di SUMUT khususnya Kejatisu Beserta Jajarannya.
2. Meminta kepada instansi Hukum di SUMUT segera memanggil dan memeriksa Bupati TAPTENG,WALI KOTA Padang Sidempuan serta Pejabat KPB.PTPN Cab.Medan.
3.Meminta Agar DPRD SU Lebih Pro Aktif Dalam memantau kinerja Instansi Hukum di SUMUT yang berkesan sangat lamban dalam menyelesaikan kasus – kasus korupsi di SUMUT.
4.Meminta KPK agar segera mengambil alih kasus – kasus korupsi di Sumut yang terindikasi tidak berjalan.
5.Jangan jadikan instansi hukum menjadi terminal terakhir dalam melakukan KORUPSI dengan cara memeti eskan kasus dan ikut menikmati pencurian uang rakyat.
Demikian pernyataan sikap ini kami perbuat sebagai wujud kepedulain kami pada nusa dan bangsa.
Hidup rakyat…….
Hidup mahasiswa……
Jangan bela yang bayar…….
FORUM MAHASISWA BERSAMA
ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN
( FMBAKP )
ASRIL SRG
koordinator bersama
Diketahui oleh
AHMAD FAISAL Nst
PRESEDIUM
Aksi FMBAKP ( MAPANCAS MEDAN ) di Jakarta ,KPK.KEJAGUNG DAN BUNDARAN HI.meminta memeriksa dan mengkap Bupati Deli Serdang Dan BINJAI atas indikasi kor
AKSI ini Langsung di Terima Saudara NANAMULYANA DITHUM KPK dan Menyerahkan Berkas indikasi KOrupsi DELI Serdang dan BINJAI
PERNYATAAN SIKAP
Hidup Rakyat…
Hukum Gantung Pencuri Uang Rakyat…
Banyakya kasus yang naik ke publik mengenai dugaan pencurian uang rakyat dengan bahasa kerennya korupsi yang sampai hari ini masih tertahan di instansi hukum terutama kejaksaan di jajaran SUMUT,Dari catatan pemeriksaan dan penganannya kasus pencurian Uang rakyat belum ada satupun yang di tahan kepala daerah oleh pihak Jajaran Kejaksaan Di SUMUT.yang membuat rakyat jenuh semua yang di tangani hanya pejabat – pejabat bahwa dan beberapa kasus kepala daerah seolah – olah beku di meja KEJAKSAAN.
Karena harus kita sadari kerisis NEGARA kita terjadi Di akibatkan belum tegaknya Supermasi Hukum di Indonesia sehingga masi banyak para Koruptor yang bebas bekeliaran di mana di indikasikan terjadi pembeck UP an oleh instansi Hukum sehingga kasus – kasus tersebut terhenti tanpa di ketahui.atau terjadi indikasi penyuapan terhadap oknum instansi hukum sehingga kasus tersebut terhenti atau hilang dari permukaan.
Gerakan – gerakan yang di lakukan mahasiswa dan kelompok lainnya yang sering menyuarakan mengenai korupsi tidak berjalan dengan sepenuhnya,salah satu faktor yang terjadi banyaknya para koruptor yang masi di lindungi oknum – oknum aparatur Negara sehingga kasus tersebut tidak berjalan .di indikasi karena di beri suap atau hubungan family dengan pejabat teras aparatur hukum.
banyaknya gelombang aksi mahasiswa yang hampir tidak pernah mendapat tanggapan yang membuat hari ini kami dari FORUM MAHASISWA BERSAMA ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN SUMUT ( FMBAKP – SU ) yang tergabung di dalamnya LKSM – UP,MAPANCAS MEDAN,FORMAPEM dan FORMABSU langsung aksi turun ke Jakarta agar bapak PRESIDEN SBY serta jajaran intansi yang terkait focus memantau peroses hukum di SUMUT kerna kami tidak percaya dengan oknum –oknum yang bercokol di intansi hukum di SUMATERA UTARA kususnya jajaran KEJAKSAAN DI SUMUT serta memintah kepada KPK segera mengambil alih kasus – kasus korupsi yang ada di SUMUT khususnya BINJAI DAN DELI SERDANG ,di karenakan banyaknya kasus – kasus korupsi di SUMUT yang di manfaatkan oknum – oknum aparatur hukum sebagai terminal terakhir dalam melakukan KORUPSI atau dengan istilah ATM Berjalan.
Seperti Contoh indikasi kasus pencurian Uang rakyat yang terjadi di Binjai dan Deli Serdang yakni :
1. KASUS DUGAAN PENCURIAN UANG RAKYAT DI BINJAI.
- KASUS dugaan pencurian uang rakyat di Dinas Koprasi dan UKM binjai senilai Rp 3,1 M APBD 2005 setelah di lakukan pemeriksaan oleh BPKP menemukan penyimpangan sebesar Rp 1,9 M untuk kegiatan 16 Proyek.Dimana pelapor mengajukan banding Ke Pengadilan Negeri Kota binjai dan memenagkan Pelapor,dan kejari binjai melakukan banding yang sampai saat ini berada di Pengadian tinggi SUMUT.
- Dugaan pencurian uang rakyat di Dinas Pertanian Kota Binjai sebesar Rp 1.089 M. APBD tahun 2006 dan 2007.
- Pengeluaran Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota Melebih Ketentuan Sebesar Rp343.450.000,00 Hasil auditBPKtahun 2006.
- Dugaan Korupsi mark up dana pakaian dinas ,olah raga dan pembian alat kantor di antaranya laptop sebesar Rp 5M.
2. KASUS DUGAAN PENCURIAN UANG RAKYAT DI DELI SERDANG :
- Dugaan pencurian uang rakyat Di Dinas Kesehatan Deli Serdang sebesar Rp 6,7 M APBD Tahun 2006.
- Dugaan pencurian Uang Rakyat Di PD Pasar Delil Serdang APBD 2006.
- Dugaan Korupsi dana Dak tahun 2007 Meliyaran Rupiah yang di indikasi melibatkan kadis P dan P.
- Dugaan korupsi Anddentum Perpanjangan waktu kerja Renovasi gedung kantor Bupati sebesar Rp 2 M dan dan pembangunan pencegahan penaggulangan kebakaran sebesar Rp 932 Juta menurut hasil Pemeriksaan BPK tidak wajar APBD 2007.
- Keperluan Dana Pelaksanaan Program Swakelola Melebihi Anggaran Sebesar Rp4.087.276.500,00 dan Ketidakwajaran Harga Sebesar Rp1.869.654.570,00 serta Beberapa Pekerjaan yang Seharusnya Tidak Diswakelolakan APBD 2007 Hasil pemeriksaan BPK.
Sehubungan dengan Hal – hal di atas kami dari Forum mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan FMBAKP SUMUT menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Meminta keseriusan Instansi Hukum terutama KEJAGUNG beserta jajarannya dalam menindak lanjuti kasus Korupsi di seluruh daerah tingkat II SUMUT Khususnya pemerintahan BINJAI DAN DELI SERDANG sesuai dengan indikasi korupsi yang terjadi baik yang naik ke publik serta yang sedang dalam pemeriksaan.
2. Meminta Kepada KPK Agar segera mengambil alih kasus – kasus korupsi yang ada di khusunya Binjai Dan Deli Serdang.
3. Meminta kepada aparatur Hukum agar benar – benar menjalankan penegakan hukum yang sebenar – benarnya,sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum dan mencari kekayaan dalam proses penegakan hukum .
4. Jangan jadikan baju hukum dan undang – undang untuk melakukan penyelewengan Hukum dengan cara memeti es kan kasus – kasus para Koruptor serta ikut menikmati hasil pencurian uang rakyat.
Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan atas wujud kepedulian kami terhadap nusa dan bangsa
FORUM MAHASISWA BERSAMA
ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN
SUMATERA UTARA
( FMBAKP - SU )
koordinator bersama
FACHRURRAZI : LKSM- UP
Asril Srg : MAPANCAS MDN
SAFRUDDYN LBS :FORMABSU
DESRIJA : FORMAPEM
PERNYATAAN SIKAP
Hidup Rakyat…
Hukum Gantung Pencuri Uang Rakyat…
Banyakya kasus yang naik ke publik mengenai dugaan pencurian uang rakyat dengan bahasa kerennya korupsi yang sampai hari ini masih tertahan di instansi hukum terutama kejaksaan di jajaran SUMUT,Dari catatan pemeriksaan dan penganannya kasus pencurian Uang rakyat belum ada satupun yang di tahan kepala daerah oleh pihak Jajaran Kejaksaan Di SUMUT.yang membuat rakyat jenuh semua yang di tangani hanya pejabat – pejabat bahwa dan beberapa kasus kepala daerah seolah – olah beku di meja KEJAKSAAN.
Karena harus kita sadari kerisis NEGARA kita terjadi Di akibatkan belum tegaknya Supermasi Hukum di Indonesia sehingga masi banyak para Koruptor yang bebas bekeliaran di mana di indikasikan terjadi pembeck UP an oleh instansi Hukum sehingga kasus – kasus tersebut terhenti tanpa di ketahui.atau terjadi indikasi penyuapan terhadap oknum instansi hukum sehingga kasus tersebut terhenti atau hilang dari permukaan.
Gerakan – gerakan yang di lakukan mahasiswa dan kelompok lainnya yang sering menyuarakan mengenai korupsi tidak berjalan dengan sepenuhnya,salah satu faktor yang terjadi banyaknya para koruptor yang masi di lindungi oknum – oknum aparatur Negara sehingga kasus tersebut tidak berjalan .di indikasi karena di beri suap atau hubungan family dengan pejabat teras aparatur hukum.
banyaknya gelombang aksi mahasiswa yang hampir tidak pernah mendapat tanggapan yang membuat hari ini kami dari FORUM MAHASISWA BERSAMA ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN SUMUT ( FMBAKP – SU ) yang tergabung di dalamnya LKSM – UP,MAPANCAS MEDAN,FORMAPEM dan FORMABSU langsung aksi turun ke Jakarta agar bapak PRESIDEN SBY serta jajaran intansi yang terkait focus memantau peroses hukum di SUMUT kerna kami tidak percaya dengan oknum –oknum yang bercokol di intansi hukum di SUMATERA UTARA kususnya jajaran KEJAKSAAN DI SUMUT serta memintah kepada KPK segera mengambil alih kasus – kasus korupsi yang ada di SUMUT khususnya BINJAI DAN DELI SERDANG ,di karenakan banyaknya kasus – kasus korupsi di SUMUT yang di manfaatkan oknum – oknum aparatur hukum sebagai terminal terakhir dalam melakukan KORUPSI atau dengan istilah ATM Berjalan.
Seperti Contoh indikasi kasus pencurian Uang rakyat yang terjadi di Binjai dan Deli Serdang yakni :
1. KASUS DUGAAN PENCURIAN UANG RAKYAT DI BINJAI.
- KASUS dugaan pencurian uang rakyat di Dinas Koprasi dan UKM binjai senilai Rp 3,1 M APBD 2005 setelah di lakukan pemeriksaan oleh BPKP menemukan penyimpangan sebesar Rp 1,9 M untuk kegiatan 16 Proyek.Dimana pelapor mengajukan banding Ke Pengadilan Negeri Kota binjai dan memenagkan Pelapor,dan kejari binjai melakukan banding yang sampai saat ini berada di Pengadian tinggi SUMUT.
- Dugaan pencurian uang rakyat di Dinas Pertanian Kota Binjai sebesar Rp 1.089 M. APBD tahun 2006 dan 2007.
- Pengeluaran Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota Melebih Ketentuan Sebesar Rp343.450.000,00 Hasil auditBPKtahun 2006.
- Dugaan Korupsi mark up dana pakaian dinas ,olah raga dan pembian alat kantor di antaranya laptop sebesar Rp 5M.
2. KASUS DUGAAN PENCURIAN UANG RAKYAT DI DELI SERDANG :
- Dugaan pencurian uang rakyat Di Dinas Kesehatan Deli Serdang sebesar Rp 6,7 M APBD Tahun 2006.
- Dugaan pencurian Uang Rakyat Di PD Pasar Delil Serdang APBD 2006.
- Dugaan Korupsi dana Dak tahun 2007 Meliyaran Rupiah yang di indikasi melibatkan kadis P dan P.
- Dugaan korupsi Anddentum Perpanjangan waktu kerja Renovasi gedung kantor Bupati sebesar Rp 2 M dan dan pembangunan pencegahan penaggulangan kebakaran sebesar Rp 932 Juta menurut hasil Pemeriksaan BPK tidak wajar APBD 2007.
- Keperluan Dana Pelaksanaan Program Swakelola Melebihi Anggaran Sebesar Rp4.087.276.500,00 dan Ketidakwajaran Harga Sebesar Rp1.869.654.570,00 serta Beberapa Pekerjaan yang Seharusnya Tidak Diswakelolakan APBD 2007 Hasil pemeriksaan BPK.
Sehubungan dengan Hal – hal di atas kami dari Forum mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan FMBAKP SUMUT menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Meminta keseriusan Instansi Hukum terutama KEJAGUNG beserta jajarannya dalam menindak lanjuti kasus Korupsi di seluruh daerah tingkat II SUMUT Khususnya pemerintahan BINJAI DAN DELI SERDANG sesuai dengan indikasi korupsi yang terjadi baik yang naik ke publik serta yang sedang dalam pemeriksaan.
2. Meminta Kepada KPK Agar segera mengambil alih kasus – kasus korupsi yang ada di khusunya Binjai Dan Deli Serdang.
3. Meminta kepada aparatur Hukum agar benar – benar menjalankan penegakan hukum yang sebenar – benarnya,sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum dan mencari kekayaan dalam proses penegakan hukum .
4. Jangan jadikan baju hukum dan undang – undang untuk melakukan penyelewengan Hukum dengan cara memeti es kan kasus – kasus para Koruptor serta ikut menikmati hasil pencurian uang rakyat.
Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan atas wujud kepedulian kami terhadap nusa dan bangsa
FORUM MAHASISWA BERSAMA
ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN
SUMATERA UTARA
( FMBAKP - SU )
koordinator bersama
FACHRURRAZI : LKSM- UP
Asril Srg : MAPANCAS MDN
SAFRUDDYN LBS :FORMABSU
DESRIJA : FORMAPEM
Jumat, 13 Juni 2008
Usut Dugaan Korupsi Di Dishub Dan PD Pasar
WASPADA ONLINE
(MEDAN) - Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan (FMBAKP) yang terdiri dari Mapancas, Formapem dan LKSMUP mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Dinas Perhubungan Medan.
Desakan tersebut, disampaikan puluhan mahasiswa FMBAKP dalam aksi unjukrasa yang digelar di depan gedung Kejari Medan, Jl. Adinegoro, Medan (12/6), sekira pukul 15.00.
Koordinator bersama dari Mapancas Rahmad Hidayat dalam orasinya menyebutkan, dugaan korupsi di Dishub Medan sehubungan adanya mark up tender pembuatan median jalan Kota Medan senilai Rp5 miliar APBD 2007, di delapan ruas jalan, yaitu Jalan Krakatau, Jalan Bilal, Jalan Yos Sudarso, Jalan Prof. HM Yamin, Jalan Letda Sujono, Jalan Mandala By Pass, Jalan Panglima Denai dan Jalan Mongonsidi. Pembuatan median jalan tersebut tidak sesuai kontrak dan dikerjakan salah satunya ukuran yang tidak sesuai, serta diindikasi adanya jalan yang tidak diberikan median jalan seperti Jalan Denai.
Selain itu, pengadaan 1.000 unit solar light di sepanjang Jalan Sudirman Simpang bundaran Jalan Juanda senilai Rp2 miliar yang diindikasikan fiktif, karena anggaran ini sudah dikeluarkan pada APBD sebelumnya dan diajukan kembali.
Sedangkan dugaan korupsi di Dinas PD Pasar Medan sehubungan dengan aliran dana Rp70 juta yang harus diusut tuntas terkait adanya pemasangan alat telekomunikasi penguat sinyal. Selain itu mengenai kinerja Ph PD Pasar yang dianggap tidak mampu menjabat dan menaikkan PAD Kota Medan.
Sementara di Dinas Perikanan dan Kelautan Medan, sehubungan dengan adanya indikasi korupsi tentang dana bantuan 20 sampan, proyek Rumpon, serta proyek pengerjaan gedung pelelangan ikan dalam APBD 2007 yang disinyalir terjadi markup dan proyek tidak ditenderkan.
Sehubungan dengan hal itu, FMBAKP mendesak Kejari agar segera memeriksa dan memanggil Kepala Dinas Perhubungan, dan Ph Dirut PD Pasar Medan. Meminta kepada BPKP dan BPK agar segera mengaudit Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perikanan dan Kelautan Medan serta PD Pasar dalam penggunaan dana anggaran 2006/2007.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Medan Andi Y Herlan, SH, kepada pengunjuk rasa menyatakan menerima dengan baik laporan tersebut dan akan segera menindaklanjutinya, namun pihaknya juga meminta dukungan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan data-data agar prosesnya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya, pengunjuk rasa mendatangi kantor Direksi PD Pasar di Jl Razak Medan, Kamis (12/6) siang.
Humas PD Pasar Novi Zulkarnain SH mengatakan pemasangan alat penguat sinyal telah disetujui badan pengawas PD Pasar, namun soal penandatanganan MoU tidak diketahuinya sehubungan sedang cuti saat itu.(m41/m40/m31)
[wns]
http://www.waspada.co.id/Berita/Medan/Usut-Dugaan-Korupsi-Di-Dishub-Dan-PD-Pasar.html
(MEDAN) - Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan (FMBAKP) yang terdiri dari Mapancas, Formapem dan LKSMUP mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Dinas Perhubungan Medan.
Desakan tersebut, disampaikan puluhan mahasiswa FMBAKP dalam aksi unjukrasa yang digelar di depan gedung Kejari Medan, Jl. Adinegoro, Medan (12/6), sekira pukul 15.00.
Koordinator bersama dari Mapancas Rahmad Hidayat dalam orasinya menyebutkan, dugaan korupsi di Dishub Medan sehubungan adanya mark up tender pembuatan median jalan Kota Medan senilai Rp5 miliar APBD 2007, di delapan ruas jalan, yaitu Jalan Krakatau, Jalan Bilal, Jalan Yos Sudarso, Jalan Prof. HM Yamin, Jalan Letda Sujono, Jalan Mandala By Pass, Jalan Panglima Denai dan Jalan Mongonsidi. Pembuatan median jalan tersebut tidak sesuai kontrak dan dikerjakan salah satunya ukuran yang tidak sesuai, serta diindikasi adanya jalan yang tidak diberikan median jalan seperti Jalan Denai.
Selain itu, pengadaan 1.000 unit solar light di sepanjang Jalan Sudirman Simpang bundaran Jalan Juanda senilai Rp2 miliar yang diindikasikan fiktif, karena anggaran ini sudah dikeluarkan pada APBD sebelumnya dan diajukan kembali.
Sedangkan dugaan korupsi di Dinas PD Pasar Medan sehubungan dengan aliran dana Rp70 juta yang harus diusut tuntas terkait adanya pemasangan alat telekomunikasi penguat sinyal. Selain itu mengenai kinerja Ph PD Pasar yang dianggap tidak mampu menjabat dan menaikkan PAD Kota Medan.
Sementara di Dinas Perikanan dan Kelautan Medan, sehubungan dengan adanya indikasi korupsi tentang dana bantuan 20 sampan, proyek Rumpon, serta proyek pengerjaan gedung pelelangan ikan dalam APBD 2007 yang disinyalir terjadi markup dan proyek tidak ditenderkan.
Sehubungan dengan hal itu, FMBAKP mendesak Kejari agar segera memeriksa dan memanggil Kepala Dinas Perhubungan, dan Ph Dirut PD Pasar Medan. Meminta kepada BPKP dan BPK agar segera mengaudit Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perikanan dan Kelautan Medan serta PD Pasar dalam penggunaan dana anggaran 2006/2007.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Medan Andi Y Herlan, SH, kepada pengunjuk rasa menyatakan menerima dengan baik laporan tersebut dan akan segera menindaklanjutinya, namun pihaknya juga meminta dukungan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan data-data agar prosesnya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya, pengunjuk rasa mendatangi kantor Direksi PD Pasar di Jl Razak Medan, Kamis (12/6) siang.
Humas PD Pasar Novi Zulkarnain SH mengatakan pemasangan alat penguat sinyal telah disetujui badan pengawas PD Pasar, namun soal penandatanganan MoU tidak diketahuinya sehubungan sedang cuti saat itu.(m41/m40/m31)
[wns]
http://www.waspada.co.id/Berita/Medan/Usut-Dugaan-Korupsi-Di-Dishub-Dan-PD-Pasar.html
FMBAKP Unjukrasa ke DPRDSU Desak Kejatisu Tuntaskan Kasus Korupsi di Sumut
Medan (SIB)
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (22/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, di antaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas Pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepenuhnya kinerja Kejatisu menangani dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Di antaranya di Dispar Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dari APBD Sumut Rp 1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp 80.000 per orang yang tidak jelas alokasi dananya.
Selain itu, di Bulog Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkat hal itu FMBAKP minta instansi hukum khususnya Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus di Disparbud, Bulog dan Dishubsu, seperti dilakukan KPK saat ini yang giat-giatnya memberantas korupsi, serta mendukung sepenuhnya kinerja dari Kejatisu dalam menangani kasus korupsi di Sumut.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hukum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Instansi hukum diminta menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada perbedaan hukum di masyarakat yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Mendukung sepenuhnya KPK mengusut asset-asset pemerintahan baik instansi BUMN, instansi hukum dan pemerintahan yang saat ini banyak lepas dari negara.
Meminta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hukum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara mempeti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Massa juga minta Gubsu terpilih nantinya segera mengganti kepala-kepala Disparbud Sumut, Bulog dan Dishubsu dan mendukung seluruh kinerja Gubsu terpilih, jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat. Usai menyampaikan aspirasi dan berorasi, pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut dengan tertib.
Unjuk rasa saat pertemuan kejatisu-kpk
Di saat berlangsungnya pertemuan Tim KPK dengan Kejatisu di Lt II gedung itu, sekelompok massa mengaku FMBAKP juga mendatangi Kejatisu di Jl Jend AH Nasution Medan. Mereka dalam pernyataan sikap tertulisnya antara lain meminta Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi seperti halnya KPK yang sekarang giat memberantas korupsi serta mendukung kinerja Kejatisu. Juga mendukung KPK mengenai agenda kerjanya mengusut aset-aset pemerintah, BUMN, instansi hukum.
Pengunjuk rasa diterima dengan baik oleh Humas Kejatisu Edi Irsan K Tarigan SH sembari mengatakan akan meneruskan aspirasinya ke pimpinan kejaksaan. (M-2/M10/h)
http://hariansib.com/2008/05/23/fmbakp-unjukrasa-ke-dprdsu-desak-kejatisu-tuntaskan-kasus-korupsi-di-sumut/
mapancas_medan@yahoo.com
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (22/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, di antaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas Pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepenuhnya kinerja Kejatisu menangani dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Di antaranya di Dispar Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dari APBD Sumut Rp 1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp 80.000 per orang yang tidak jelas alokasi dananya.
Selain itu, di Bulog Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkat hal itu FMBAKP minta instansi hukum khususnya Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus di Disparbud, Bulog dan Dishubsu, seperti dilakukan KPK saat ini yang giat-giatnya memberantas korupsi, serta mendukung sepenuhnya kinerja dari Kejatisu dalam menangani kasus korupsi di Sumut.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hukum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Instansi hukum diminta menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada perbedaan hukum di masyarakat yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Mendukung sepenuhnya KPK mengusut asset-asset pemerintahan baik instansi BUMN, instansi hukum dan pemerintahan yang saat ini banyak lepas dari negara.
Meminta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hukum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara mempeti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Massa juga minta Gubsu terpilih nantinya segera mengganti kepala-kepala Disparbud Sumut, Bulog dan Dishubsu dan mendukung seluruh kinerja Gubsu terpilih, jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat. Usai menyampaikan aspirasi dan berorasi, pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut dengan tertib.
Unjuk rasa saat pertemuan kejatisu-kpk
Di saat berlangsungnya pertemuan Tim KPK dengan Kejatisu di Lt II gedung itu, sekelompok massa mengaku FMBAKP juga mendatangi Kejatisu di Jl Jend AH Nasution Medan. Mereka dalam pernyataan sikap tertulisnya antara lain meminta Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi seperti halnya KPK yang sekarang giat memberantas korupsi serta mendukung kinerja Kejatisu. Juga mendukung KPK mengenai agenda kerjanya mengusut aset-aset pemerintah, BUMN, instansi hukum.
Pengunjuk rasa diterima dengan baik oleh Humas Kejatisu Edi Irsan K Tarigan SH sembari mengatakan akan meneruskan aspirasinya ke pimpinan kejaksaan. (M-2/M10/h)
http://hariansib.com/2008/05/23/fmbakp-unjukrasa-ke-dprdsu-desak-kejatisu-tuntaskan-kasus-korupsi-di-sumut/
mapancas_medan@yahoo.com
FMBAKP Demo DPRD SU Desak Kejatisu Tuntaskan Kasus Korupsi di Sumut
ANTENA, MEDAN
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) melakukan unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (15/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, diantaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepeneuhnya kinerja Kejatisu menanganai dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Diantaranya di Dispar Medan indikasi terjadi korupsi dan mark up dalam penggunaan dana APBD 2007 Rp29,1 milyar dengan melakukan beberapa kegiatan yang mendapat beberapa sorotan seperti Ramadhan Fair terjadi indikasi penyelewengan dalam tender.
Dugaan markup anggaran juga terjadi di Disparbud Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dair APBD Sumut Rp1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp80.000 per orang yang tidak jelas alokasi adanya.
Selain itu, di Bolug Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkait hal itu FMBAKP minta Gubsu terpilih nantinya mengganti kadis-kadis yang terindikasi melakukan korupsi dan mendukung kinerja Gubsu terpilih jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hokum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Minta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hokum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara memperti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Usai melakukan orasi, massa pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut, karena anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi. *****
Berita
* Pejabat Dishub Sumut, Tak Pernah Jelaskan Setoran PAD Jembatan Timbang Terpadu
* Dituding Terima Dana Gratifikasi Dari Bank Sumut, Komisi C DPRD SU ‘Marah’
* Tamparan Bagi Bawasda dan BPK, 2.290 Kasus Korupsi Diadukan ke KPK
* Gubernur se-Indonesia Direncanakan Hadiri Prosesi Pelantikan Gubsu Terpilih
* Dinilai Selewengkan Setoran PAD, BPK dan KPK Didesak Periksa Pejabat Dishub Sumut
* Pejabat Dishubsu Perkaya Diri, Langgar UU
* DPRD SU Paripurnakan Ranperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
* Stuktur Pengurus 15 DPC PKS se-Dairi Dikukuhkan Bersamaan Milad ke-10
* DPP PBI BANTU KORBAN GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT
* Pelantikan Gubsu, DPRD Persiapkan 2000 Undangan
Read More...
http://yokowebs.com/node/105
Mapancas_medan@yahoo.com
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) melakukan unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (15/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, diantaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepeneuhnya kinerja Kejatisu menanganai dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Diantaranya di Dispar Medan indikasi terjadi korupsi dan mark up dalam penggunaan dana APBD 2007 Rp29,1 milyar dengan melakukan beberapa kegiatan yang mendapat beberapa sorotan seperti Ramadhan Fair terjadi indikasi penyelewengan dalam tender.
Dugaan markup anggaran juga terjadi di Disparbud Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dair APBD Sumut Rp1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp80.000 per orang yang tidak jelas alokasi adanya.
Selain itu, di Bolug Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkait hal itu FMBAKP minta Gubsu terpilih nantinya mengganti kadis-kadis yang terindikasi melakukan korupsi dan mendukung kinerja Gubsu terpilih jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hokum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Minta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hokum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara memperti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Usai melakukan orasi, massa pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut, karena anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi. *****
Berita
* Pejabat Dishub Sumut, Tak Pernah Jelaskan Setoran PAD Jembatan Timbang Terpadu
* Dituding Terima Dana Gratifikasi Dari Bank Sumut, Komisi C DPRD SU ‘Marah’
* Tamparan Bagi Bawasda dan BPK, 2.290 Kasus Korupsi Diadukan ke KPK
* Gubernur se-Indonesia Direncanakan Hadiri Prosesi Pelantikan Gubsu Terpilih
* Dinilai Selewengkan Setoran PAD, BPK dan KPK Didesak Periksa Pejabat Dishub Sumut
* Pejabat Dishubsu Perkaya Diri, Langgar UU
* DPRD SU Paripurnakan Ranperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
* Stuktur Pengurus 15 DPC PKS se-Dairi Dikukuhkan Bersamaan Milad ke-10
* DPP PBI BANTU KORBAN GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT
* Pelantikan Gubsu, DPRD Persiapkan 2000 Undangan
Read More...
http://yokowebs.com/node/105
Mapancas_medan@yahoo.com
suroti indikasi di sejumlah dinas kota medan
Aksi Mahasiswa di DPRD Medan Soroti Dugaan Korupsi Sejumlah Dinas
Posted in Medan Kita by Redaksi on Juni 13th, 2008
Medan (SIB)Belasan mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP), Kamis (12/6), menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan Kejari Medan menyoroti dugaan korupsi sejumlah dinas di Pemko Medan, yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.Dalam pernyataan sikapnya, pengunjuk rasa menyoroti aliran dana Rp70 juta yang diterima PD Pasar Medan dari salah satu operator telepon seluler di Medan atas kompensasi pendirian tower di kantor PD Pasar Medan.Pengunjuk rasa juga menyoroti proyek pembuatan median delapan ruas jalan di Medan Rp5 miliar dari dana APBD Medan 2007 yang diduga di mark-up dan tidak ditenderkan. Di Dinas Perikanan dan Kelautan, pengunjuk rasa menyoroti dana bantuan 20 sampan, proyek rumpon dan pengerjaan gedung pelelangan ikan dari dana APBD 2007.Atas dugaan korupsi di dinas-dinas tersebut, pengunjuk rasa meminta Kejari Medan memeriksa para Kadis bersangkutan dan Plh PD Pasar Medan. Mereka juga meminta lembaga auditor seperti BPKP dan BPK untuk mengaudit anggaran Dishub, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta PD Pasar Medan. Para mahasiswa juga meminta DPRD Medan agar benar-benar memantau kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Dalam aksinya yang dipimpin Asril Siregar itu, pengunjuk rasa sempat masuk ke gedung DPRD Medan untuk mensweping anggota dewan, karena aksi mereka tersebut tidak mendapat tanggapan dari anggota dewan. Namun tak seorang pun anggota dewan ditemui sehingga akhirnya mereka membubarkan diri. (M28/M2/d)
http://hariansib.com/2008/06/13/aksi-mahasiswa-di-dprd-medan-soroti-dugaan-korupsi-sejumlah-dinas/
mapancas_medan@yhaoo.com
Posted in Medan Kita by Redaksi on Juni 13th, 2008
Medan (SIB)Belasan mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP), Kamis (12/6), menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan Kejari Medan menyoroti dugaan korupsi sejumlah dinas di Pemko Medan, yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.Dalam pernyataan sikapnya, pengunjuk rasa menyoroti aliran dana Rp70 juta yang diterima PD Pasar Medan dari salah satu operator telepon seluler di Medan atas kompensasi pendirian tower di kantor PD Pasar Medan.Pengunjuk rasa juga menyoroti proyek pembuatan median delapan ruas jalan di Medan Rp5 miliar dari dana APBD Medan 2007 yang diduga di mark-up dan tidak ditenderkan. Di Dinas Perikanan dan Kelautan, pengunjuk rasa menyoroti dana bantuan 20 sampan, proyek rumpon dan pengerjaan gedung pelelangan ikan dari dana APBD 2007.Atas dugaan korupsi di dinas-dinas tersebut, pengunjuk rasa meminta Kejari Medan memeriksa para Kadis bersangkutan dan Plh PD Pasar Medan. Mereka juga meminta lembaga auditor seperti BPKP dan BPK untuk mengaudit anggaran Dishub, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta PD Pasar Medan. Para mahasiswa juga meminta DPRD Medan agar benar-benar memantau kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Dalam aksinya yang dipimpin Asril Siregar itu, pengunjuk rasa sempat masuk ke gedung DPRD Medan untuk mensweping anggota dewan, karena aksi mereka tersebut tidak mendapat tanggapan dari anggota dewan. Namun tak seorang pun anggota dewan ditemui sehingga akhirnya mereka membubarkan diri. (M28/M2/d)
http://hariansib.com/2008/06/13/aksi-mahasiswa-di-dprd-medan-soroti-dugaan-korupsi-sejumlah-dinas/
mapancas_medan@yhaoo.com
Langganan:
Postingan (Atom)
