SELAMATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN Melihat kondisi pendidikan di kota Medan dengan di temukannya di LOKAL SILUMAN di beberapa sekolah di Kota Medan Baik SMU dan SMP Negeri terutama hasil sidak komisi E DPRD Medan yakni SMUN 4 dan SMUN 2 juga dari pantauan kami SMUN 15,10 3,5 dan beberapa SMPN 2 dan lainnya juga melakukan hal yang sama .sementara hasil dari ketetapan harus di lakukan perengkingan Nilai untuk masuk SMUN awal penerimaan ketetapan tetap berjalan,tetapi setelah selesai adanya permainan di mana beberapa SMU N melakukan penerimaan dan penambahan lokal tanpa melalui perengkingan,dari pantauan kami ini menjadi ajang jual beli bangku bagi yang mau masuk ke sekolah - sekolah Negeri tersebut , Ini membuat kehancuran terhadap Dunia PendidiKan Di kota Medan mengenai persaingan kualitas pendidikan membuat masyarakat yang tidak mampu yang seharusnya menduduki sekolah - sekolah Negeri dengan berusaha semaksimal untuk belajar bukan malah di tempati oleh anak - anak orang - orang berada untuk sekedar gengsi keluarga dengan melakukan segalah cara terutama melakukan penyuapan.penambahan lokal - lokal siluman tersebut dalam setruktur pasti di ketahui Kadis Pendidikan Kota Medan.yang harus bertanggung jawab mengenai permainan sekolah - sekolah siluman yang di duga menjadi ajang memperkaya diri bersama oknum - oknum kepala sekolah dan perlu di lakukan pemeriksaan . Juga bantuhan - bantuhan sekolah yang di duga fiktif terutama bantuhan pakaian sekolah dengan pagu sampai Meliyaran Rupiah.serta indikasi Korupsi lainnya yang naik Kepublik juga belum pernah di selesaikan oleh pejabat instansi hukum yang di indikasi kuat telah terjadi permainan uang sehingga kasus - kasus tersebut tidak terungkap.adapaun hal - hal menurut kami yang perlu segera di lakukan ialah ganti Kadis Pendidikan Kota Medan,panggil seluruh jaksa - jaksa yang pernah menangani kasus - kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan.dan bersihkan Medan dari para Koruptor.

Di Deliserdang dan Pemprovsu - Ada Korupsi Ratusan Miliar E-mail User Rating: / 0 PoorBest Written by Edward Friday, 13 May 2011 06:52 Kabupaten Deliserdang terus bergolak. Setelah terungkap kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK-DIK), ada lagi lima dinas yang dituding menilep uang negara dengan total ratusan miliar rupiah. Kelima Satuan Kerja Pe­rang­­kat Daerah (SKPD) di Deli­ser­­dang yang dituduh korupsi itu adalah Dinas Pekerjaan Um­um, Dinas Perhubungan, Dinas Ke­­sehatan, Dinas Cipta Karya dan Pertambangan, dan Dinas Pe­rikanan. Oleh karena itu, Mahasiswa Pan­casila (Mapancas) dan NGO-Komando mendesak aparat Kejatisu untuk segera meng­u­sut kasus dugaan korupsi di De­lis­er­dang tersebut, Kamis (12/5). Dalam orasinya, Iwan Ka­baw selaku kordinator aksi menyebutkan, terjadi pe­nya­lah­gunaan dana sebesar Rp224.­718.­971­.319 pada pe­ker­jaan pening­ka­tan dan pemeliharaan jalan ser­ta jem­ba­­tan pada APBD Tahun 2007 lalu. Sedangkan pada Dinas Perhubungan, massa menuding adanya dugaan korupsi pada pembangunan dermaga Pantai Labu. Menurut massa jasa konsultan dalam proyek ini hanya formalitas semata dan uji hasil juga tidak sesuai. Massa juga menyebutkan ada dugaan korupsi pada proyek di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan di antaranya pembuatan drainase di kawasan Kecamatan Patumbak, Percut Sei Tuan, renovasi Kantor Ca­mat Beringin dan Kantor BA­P­PE­DA Deliserdang. Korupsi di PemprovsuMasih bertempat di gedung Ke­jatisu Jalan AH Nasution Me­dan, pengunjukrasa juga me­minta aparat kejaksaan menyelidiki dugaan korupsi di Biro Perlengkapan Pemprovsu dalam proses pengadaan barang. Di antaranya penetapan har­­ga perkiraan sementara (HPS) pada pengadaan ken­da­ra­an dinas Biro Perlengkapan tahun 2009, pekerjaan tum­pang tin­dih dalam pembangunan mess mahasiswa di Yogyakarta dan pembengkakan harga pe­ng­a­daan komputer yang me­ru­gi­kan negara sekitar Rp 221.­671.­839. Sedangkan di Dinas Trans­mi­grasi, dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan po­ros pemukiman transmigrasi baru di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berpotensi me­ru­gi­kan keuangan daerah sebesar Rp 409.312.192. Massa juga meminta pengusutan inidikasi permainan pemberian bantuan dan pemotongan bantuan di Biro Binsos Pemprovsu tahun 2009 sebesar Rp 140.142.500.000 yang be­lum dipertanggungjawabkan ol­eh penerima bantuan. Se­men­tara itu, Kasipenkum Kejatisu Edi Irsan Tarigan yang menerima massa mengatakan, sebahagian dari kasus-kasus yang dituntut oleh massa sudah ditangani oleh Kejatisu. “Untuk kasus di Biro Binsos saat ini tengah kami tangani dan dalam peyelidikan,” kata Edi. Edward | Medan | Jurnal Medan http://medan.jurnas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=59725&Itemid=53

Lima SKPD Deli Serdang Terindikasi Korup Share: Jumat, 13 Mei 2011 | 10:45:16 MEDAN,sumutcyber-Puluhan massa yang mengatas namakan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) dan NGO-Komando menuding lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Deli Serdang terindikasi korupsi. Tudingan tersebut disampaikan massa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution Medan, Kamis (12/5). Kelima SKPD yang dituding terindikasi korupsi tersebut diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp 224,7 miliar. Dinas Perhubungan (Rp 2,9 miliar), Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya (Rp 332 juta), Dinas Pendidikan (Rp 93,2 miliar), dan Dinas Perikanan (Rp 2 miliar). “Total yang dikorup mencapai ratusan miliaran rupiah,” ujar koordinasi aksi," Iwan Kabaw dalam orasinya. Dikatakannya, para Kadis SKPD tersebut diduga melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan perantara. Diantaranya, katanya, pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PU tahun 2007 tidak sesuai dengan ketentuan, prosespelelangan pekerjaan pembangunan darmaga di Kecamatan Pantai Labu menunjukkan seluruh peserta tender tidak memenuhi kualifikasi sehingga harus dilakukan tender ulang. “ Banyak pekerjaan yang menyalah dan di duga menguntungkan para pejabat SKPD tersebut. Kami minta Kejatisu segera mengusut tuntas dugaan-dugaan ini,” pungkasnya. Selain itu, massa juga meminta dan menuntut Kejatisu segera menuntaskan dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) tepatnya di bagian Biro Bina Sosial (Binsos) yang merugikan Negara sebesar Rp 215,17 miliar, Dinas Transmigrasi (Rp 409 juta), Biro Perlengkapan Sumut (Rp 221 juta). “Kami minta Kejatisu mengusut semua dugaan korupsi yang ada di Sumut, meminta BPK dan BPKP jangan main mata dalam melakukan tugasnya untuk mengaudit,” tegas Iwan. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan dan Kasi Penkum Edi Irsan Tarigan yang menerima massa mengatakan, sebahagian dari kasus-kasus yang dituntut oleh massa sudah ditangani oleh Kejatisu. “Untuk kasus di Biro Binsos saat ini tengah kami tangani dan dalam peyelidikan,” kata Edi. Edi menambahkan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan massa kepada Kepala Kejatisu, AK Basuni Masyarif. Untuk itu, diharapkannya, massa tetap mengawal tugas-tugas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Sumut. “ Nanti kami sampaikan ke pimpinan ya. Pak Kajati juga memiliki komitmen yang tinggi dalam penanganan kasus korupsi,” tegas Edi.(Rud) Tag: Deli Serdang Terindikasi Korup Lima SKPD http://www.sumutcyber.com/?open=view&newsid=16958&cat=&pid=81

MAPANCAS Desak KPK Tangani Kasus Rahudman demo mapancas. (foto: ist) Rabu, 30 Maret 2011 | 01:03:52 MBA-MEDAN | Lama tak terdengar sebagai pilar demokrasi. Mahasiswa Pancasil (MAPANCAS) Kota Medan, kembali melakukan aski demonstrasi secara meraton ke kantor pemerintahan dan penegak hukum untuk mendesak KPK mengambilalih dugaan korupsi Rahudman Harahap. Desakan ini digaungkan MAPANCAS setelah sekian lama menunggu hasil penyidikan Kejatisu, yang tidak juga menahan Rahudman Harahap yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana TPAPD Kabupaten Tapsel sebesar Rp1,5 miliar. MAPANCAS menilai, Kejatisu sebagai lembaga penegak hukum telah `mandul` untuk menegakkan supermasi hukum di Sumatera Utara. Selain kasus dugaan korupsi dana TPAPD, masih banyak kasus lain yang diduga diendapkan. "Sebelum Rahudman lebih jauh melakukan korupsi di Kota Medan, kita meminta KPK mengambilalih dugaan korupsi yang dilakukannya saat menjabat Sekda Tapsel," ujar Koordinator Aksi, Muhammad Fandi Ginting dalam orasinya di Gedung DPRD Sumut, Selasa (29/3). Fandi menjelaskan, selain dugaan korupsi dana TPAPD sebesar Rp1,5 miliar Rahudman Harahap juga diduga melakukan korupsi pada APBD Tapsel tahun 2005 sebesar Rp13,8 miliar. Jadi, seharusnya Kejatisu mendesak Kejagung untuk mempercepat proses ijin presiden turun. "Dengan tidak ditahan, Rahudman Harahap bisa merasa hebat. Dan kemungkinan perbuatan yang sama akan dilakukan di Pemko Medan," tandas Fandi. "Perbuatan yang sama dilakukan Rahudman Harahap sudah kita lihat. Dugaan korupsi peruntuhan Pasar Sukaramai dan alokasi kios pedagang menjadi buktinya," sebut Afandi dalam orasi. Aksi demonstran MAPANCAS akhirnya diterima perwakilan DPRD Sumut. Selanjutnya, massa melanjutkan perjalanan ke Pemko Medan dan Polresta Medan dengan aspirasi dugaan korupsi dan pencurian besi Pasar Sukaramai. (dav/ar) http://maubilangapa.com/?open=view&newsid=2621

Hasan Basri Ragukan Data BPK RI KADIS PENDIDIKAN MEDAN 11:08, 13/05/2011 Hasan Basri Ragukan Data BPK RI TUNTASKAN KASUS: Massa yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Medan melakukan aksi di halaman kantor kantor Kejatisu, Kamis (12/5). Massa meminta Kejatisu mengusut sejumlah tuntas kasus korupsi di Sumatera Utara.//ANDRI GINTING/SUMUT POS > MEDAN-Pemberitaan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran (TA) 2007-2008 di Dinas Pendidikan Medan yang berpotensi merugikan negara Rp28,5 miliar, membuat gerah Hasan Basri. Sebagai kepala dinas, Hasan Basri tak rela namanya disebut-sebut dalam pemberitaan. “Janganlah kalian buat namanya jelas seperti itu. Seharusnya hanya dengan inisial saja,” tegasnya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (12/5). Hasan meminta namanya tidak disebutkan dengan vulgar. Ketika disebutkan sumber data dari BPK RI, ia malah sempat mempertanyakan keakuratan data BPK yang dimaksud. “Masalah itu sudah lama kita konfirmasi,” katanya. Dan saat ditegaskan apakah dia tidak mempercayai keakuratan data BPK tersebut, Hasan Basri tidak berani membenarkan pernyataannya. “Janganlah kalian giring-giring ke situ,” jawabnya. Hasan Basri juga merasa biasa saja terkait adanya temuan-temuan tersebut. “Saya biasa saja dengan berita-berita itu,” katanya lagi. Namun, saat ditanya apakah dirinya siap kasus tersebut diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan apakah dirinya siap untuk diperiksa KPK, Hasan Basri enggan menjawabnya. “Untuk yang itu, no commentlah,” tutupnya. Temuan BPK RI Wilayah Sumut lainnya terhadap Dinas Pendidikan Kota Medan TA 2007-2008 yakni, temuan yang berkaitan dengan pemenuhan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik untuk tingkat pendidikan dasar adalah sebegai berikut; Sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar. Dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah pada masing-masing Dinas Pendidikan pada tingkat Kota Medan diperlukan database yang valid dan up to date, mengenai jumlah dan kondisi masing-masing sekolah (ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan seterusnya). Demikian juga untuk mengetahui kesesuaian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing sekolah dengan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Pemeriksaan atas dokumen pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Medan diketahui bahwa setiap SD dan SMP diharuskan untuk mengirimkan laporan bulanannya. SD mengirimkan laporan bulanannya melalui cabang dinas di masing-masing kecamatan dan SMP mengirimkannya melalui sekolah induk rayon untuk diteruskan ke subdis program di Dinas Pendidikan Kota Medan. Laporan bulanan dari masing-masing sekolah tersebut merupakan bahan untuk penyusunan data base (profil) sekolah termasuk informasi atas jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Namun subdis data Dinas Pendidikan Kota Medan tidak melakukan up date data dan data base sekolah untuk Tahun 2007-2008. Database sekolah yang terakhir dibuat Dinas Pendidikan Kota Medan adalah Tahun 2006. Hasil pemeriksaan atas database sekolah pada Dinas Pendidikan dan uji petik atas sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan tidak mempunyai database yang mutakhir terkait dengan jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah yang tersebar di wilayah kota dan tidak menyusun prioritas sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan atau tambahan sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut didukung dengan hasil uji petik pemeriksaan pada beberapa sekolah yang diketahui masih belum memiliki prasaran ruang pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar. . Upaya Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dalam mengumpulkan, mengevaluasi laporan-laporan, dan menetapkan skala prioritas yang terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh para kepala sekolah belum optimal. Kepala subdis program Dinas Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa, setiap tahun ajaran baru Dinas Pendidikan Kota Medan selalu melakukan pendataan termasuk sarana dan prasarana. Selain itu, profil pendidikan tidak memuat jumlah siswa per sekolahnya, mengingat jumlah sekolah yang cukup banyak, akan tetapi tertuang dalam bentuk format lain yakni Rangkuman Data Persekolahan. BPK RI merekomendasikan, Wali Kota Medan agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait supaya mengumpulkan, mengevaluasi laporan-laporan, dan menetapkan skala prioritas yang terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang dilakukan secara optimal. Kejatisu Tunggu Laporan Di lain pihak, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menegaskan pihaknya akan memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan. “Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan sudah menjadi atensi pimpinan untuk segera melakukan penyelidikan dugan korupsi di instansi pendidikan tersebut,” pernyataan tersebut disampaikan Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan SH pada wartawan Kamis (12/5) di Jalan AH Nasution Medan. Meski demikian, kejatisu tetap pada pendiriannya, menunggu laporan dan temuan BPK-RI atas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan. “Kita berharapa BPK-RI segera menyampaikan laporan hasil audit mereka pada kejaksaan. Agar penyidik kejaksaan sendiri bisa langsung bekerja untuk mengusut dugaan penyelewengan tersebut,” beber Tarigan. Sejauh ini pihak kejaksaan mengaku belum mengetahui laporan dan hasil audit yang dilakukan BPK-RI soal adanya penyimpangan anggaran di Disdik Kota Medan. “Seperti janji dari pimpinan bahwa kasus itu akan disidik. Namun kita juga menunggu laporan yang akan disampaikan.Kita akan bekerja berdasarkan temuan BPK-RI karena kita tidak mau nanti dibilang bekerja tidak profesional dalam penanganan dugaan korupsi.Apalagi menyangkut temuan atau hasil audit dari instansi yang legalitasnya jelas,” tegas Tarigan. Dikatakan Tarigan, Kajatisu telah mengintruksikan penyelidikan dugaan korupsi tidak dilakukan sembarangan karena menyangkut naman baik institusi apalagi dalam bidang pendidikan. (ari/rud) Share YM http://www.hariansumutpos.com/2011/05/6721/hasan-basri-ragukan-data-bpk-ri.htm Copyright © 2009-2010 HarianSumutPos.com REDAKSI: Graha Pena Medan Lt.3 Jl. SM Raja KM 8.5 No. 134 Medan - Sumatra Utara Telp: +62-61-7881661 Fax: +62-61-7883060 Email: redaksi@hariansumutpos.com - iklan@hariansumutpos.com Mobile Version Alexa Certified Site Stats for hariansumutpos.com PLN Bottom Bar

Mapancas Soroti Dugaan Korupsi di Deliserdang PDF Cetak Email Kamis, 23 Juni 2011 16:02 Starberita - Medan, Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (DPD Mapancas) Kota Medan berunjukrasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (23/6), menyoroti berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi Provinsi Sumatera Utara yang belum terselesaikan oleh kejaksaan. Seperti, sebut Koordinator Aksi, Kabaw dalam pernyataan sikapnya menyampaikan, kasus Walikota Medan Rahudman Harahap yang belum juga dilakukan penahanan oleh penegak hukum, padahal telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, ungkap Kabaw, kasus dugaan korupsi di Dinas PU Deliserdang dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan senilai Rp224.718.971.319,36. Pelaksanaan proyek tersebut, kata Kabaw, dinilai melanggar ketentuan dan tidak mengacu pada APBD. "Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara swakelola tahun anggaran 2007 oleh Dinas PU dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan dokumen pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp1.884.114.485,66," ujarnya. Selanjutnya, kata Kabaw, terdapat kekurangan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PU yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp503.449.785,94. "Adendum kontrak pembangunan jembatan pada Dinas PU senilai Rp2.614.725.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sah untuk dibayarkan sebesar Rp640.725.000,00," katanya. Usai menyampaikan aspirasi, belasan mahasiswa DPD Mapancas Kota Medan dengan tertib membubarkan diri meninggalkan Gedung DPRD Sumut. (HRK/YEZ) http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30122:mapancas-soroti-dugaan-korupsi-di-deliserdang&catid=37:peristiwa&Itemid=457

INDIKASI KORUPSI DINAS PENDIDIKAN MEDAN MAPANCAS dan NGO KOMANDO Demo di Gedung DPRD Sumut PDF Cetak Email Rabu, 15 Desember 2010 13:21 Starberita - Medan, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila (Mapancas) dan NGO KOMANDO berunjukrasa di Gedung DPRD Sumut, Rabu (15/12) menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Aksi dipimpin Kabau, selaku Koordinator Aksi dalam pernyataan sikapnya menjelaskan, Sumatera Utara sebagai provinsi terbesar di Indonesia ternyata tidak didukung oleh aparat pemerintahan yang baik. Hal ini, kata Kabau, dapat dilihat dengan banyak program yang diselewengkan atau tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah pusat. Seperti, sebut Kabau, disinyalir telah terjadi penyelewengan penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Medan yakni dugaan korupsi yang terjadi di sekolah se Kota Medan dengan melakukan penggelapan uang koreksi LJU sebesar Rp2400 persiswa dengan mata anggaran No 2.11.01.20/001 tidak dilakukan dengan semestinya. Kemudian, sebut Kabau, dugaan penyelewengan dana bantuan Program Bantuan Terarah untuk siswa putus sekolah TP 2005/2006 sebesar Rp2 miliar dengan dugaan fiktif di beberapa sekolah di Kota Medan. Dengan membawa spanduk bertuliskan 'Meminta KPK Segera Turun Tangan Periksa Kadis TRTB Terkait Pembangunan Tower BTS Yang Tidak Berizin', 'Usut Tuntas Korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan dan Segera Selamatkan Anak Bangsa,' 'Libatkan Intel TNI Dalam Menjaga Demokrasi di Sumut dan Kota Medan', 'Korupsi di Sumut Sudah Sangat Memprihatinkan', 'Usut Dugaan Korupsi APBD dan Bantuan Banjir Bandang di Sumut', 'Tangkap Segera Hasan Basri'. Aspirasi mahasiswa tersebut diterima Ketua, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hasbullah Hadi, Soni Firdaus dan Syamsul Hilal. Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hasbullah Hadi mengatakan, aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti dan silahkan bawa berkas-berkas dari perkara yang ditudingkan itu. HRK http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15764:mapancas-dan-n