WASPADA ONLINE
(MEDAN) - Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan (FMBAKP) yang terdiri dari Mapancas, Formapem dan LKSMUP mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Dinas Perhubungan Medan.
Desakan tersebut, disampaikan puluhan mahasiswa FMBAKP dalam aksi unjukrasa yang digelar di depan gedung Kejari Medan, Jl. Adinegoro, Medan (12/6), sekira pukul 15.00.
Koordinator bersama dari Mapancas Rahmad Hidayat dalam orasinya menyebutkan, dugaan korupsi di Dishub Medan sehubungan adanya mark up tender pembuatan median jalan Kota Medan senilai Rp5 miliar APBD 2007, di delapan ruas jalan, yaitu Jalan Krakatau, Jalan Bilal, Jalan Yos Sudarso, Jalan Prof. HM Yamin, Jalan Letda Sujono, Jalan Mandala By Pass, Jalan Panglima Denai dan Jalan Mongonsidi. Pembuatan median jalan tersebut tidak sesuai kontrak dan dikerjakan salah satunya ukuran yang tidak sesuai, serta diindikasi adanya jalan yang tidak diberikan median jalan seperti Jalan Denai.
Selain itu, pengadaan 1.000 unit solar light di sepanjang Jalan Sudirman Simpang bundaran Jalan Juanda senilai Rp2 miliar yang diindikasikan fiktif, karena anggaran ini sudah dikeluarkan pada APBD sebelumnya dan diajukan kembali.
Sedangkan dugaan korupsi di Dinas PD Pasar Medan sehubungan dengan aliran dana Rp70 juta yang harus diusut tuntas terkait adanya pemasangan alat telekomunikasi penguat sinyal. Selain itu mengenai kinerja Ph PD Pasar yang dianggap tidak mampu menjabat dan menaikkan PAD Kota Medan.
Sementara di Dinas Perikanan dan Kelautan Medan, sehubungan dengan adanya indikasi korupsi tentang dana bantuan 20 sampan, proyek Rumpon, serta proyek pengerjaan gedung pelelangan ikan dalam APBD 2007 yang disinyalir terjadi markup dan proyek tidak ditenderkan.
Sehubungan dengan hal itu, FMBAKP mendesak Kejari agar segera memeriksa dan memanggil Kepala Dinas Perhubungan, dan Ph Dirut PD Pasar Medan. Meminta kepada BPKP dan BPK agar segera mengaudit Dinas Perhubungan Medan, Dinas Perikanan dan Kelautan Medan serta PD Pasar dalam penggunaan dana anggaran 2006/2007.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Medan Andi Y Herlan, SH, kepada pengunjuk rasa menyatakan menerima dengan baik laporan tersebut dan akan segera menindaklanjutinya, namun pihaknya juga meminta dukungan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan data-data agar prosesnya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya, pengunjuk rasa mendatangi kantor Direksi PD Pasar di Jl Razak Medan, Kamis (12/6) siang.
Humas PD Pasar Novi Zulkarnain SH mengatakan pemasangan alat penguat sinyal telah disetujui badan pengawas PD Pasar, namun soal penandatanganan MoU tidak diketahuinya sehubungan sedang cuti saat itu.(m41/m40/m31)
[wns]
http://www.waspada.co.id/Berita/Medan/Usut-Dugaan-Korupsi-Di-Dishub-Dan-PD-Pasar.html
Jumat, 13 Juni 2008
FMBAKP Unjukrasa ke DPRDSU Desak Kejatisu Tuntaskan Kasus Korupsi di Sumut
Medan (SIB)
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (22/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, di antaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas Pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepenuhnya kinerja Kejatisu menangani dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Di antaranya di Dispar Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dari APBD Sumut Rp 1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp 80.000 per orang yang tidak jelas alokasi dananya.
Selain itu, di Bulog Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkat hal itu FMBAKP minta instansi hukum khususnya Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus di Disparbud, Bulog dan Dishubsu, seperti dilakukan KPK saat ini yang giat-giatnya memberantas korupsi, serta mendukung sepenuhnya kinerja dari Kejatisu dalam menangani kasus korupsi di Sumut.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hukum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Instansi hukum diminta menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada perbedaan hukum di masyarakat yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Mendukung sepenuhnya KPK mengusut asset-asset pemerintahan baik instansi BUMN, instansi hukum dan pemerintahan yang saat ini banyak lepas dari negara.
Meminta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hukum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara mempeti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Massa juga minta Gubsu terpilih nantinya segera mengganti kepala-kepala Disparbud Sumut, Bulog dan Dishubsu dan mendukung seluruh kinerja Gubsu terpilih, jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat. Usai menyampaikan aspirasi dan berorasi, pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut dengan tertib.
Unjuk rasa saat pertemuan kejatisu-kpk
Di saat berlangsungnya pertemuan Tim KPK dengan Kejatisu di Lt II gedung itu, sekelompok massa mengaku FMBAKP juga mendatangi Kejatisu di Jl Jend AH Nasution Medan. Mereka dalam pernyataan sikap tertulisnya antara lain meminta Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi seperti halnya KPK yang sekarang giat memberantas korupsi serta mendukung kinerja Kejatisu. Juga mendukung KPK mengenai agenda kerjanya mengusut aset-aset pemerintah, BUMN, instansi hukum.
Pengunjuk rasa diterima dengan baik oleh Humas Kejatisu Edi Irsan K Tarigan SH sembari mengatakan akan meneruskan aspirasinya ke pimpinan kejaksaan. (M-2/M10/h)
http://hariansib.com/2008/05/23/fmbakp-unjukrasa-ke-dprdsu-desak-kejatisu-tuntaskan-kasus-korupsi-di-sumut/
mapancas_medan@yahoo.com
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (22/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, di antaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas Pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepenuhnya kinerja Kejatisu menangani dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Di antaranya di Dispar Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dari APBD Sumut Rp 1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp 80.000 per orang yang tidak jelas alokasi dananya.
Selain itu, di Bulog Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkat hal itu FMBAKP minta instansi hukum khususnya Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus di Disparbud, Bulog dan Dishubsu, seperti dilakukan KPK saat ini yang giat-giatnya memberantas korupsi, serta mendukung sepenuhnya kinerja dari Kejatisu dalam menangani kasus korupsi di Sumut.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hukum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Instansi hukum diminta menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada perbedaan hukum di masyarakat yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Mendukung sepenuhnya KPK mengusut asset-asset pemerintahan baik instansi BUMN, instansi hukum dan pemerintahan yang saat ini banyak lepas dari negara.
Meminta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hukum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara mempeti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Massa juga minta Gubsu terpilih nantinya segera mengganti kepala-kepala Disparbud Sumut, Bulog dan Dishubsu dan mendukung seluruh kinerja Gubsu terpilih, jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat. Usai menyampaikan aspirasi dan berorasi, pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut dengan tertib.
Unjuk rasa saat pertemuan kejatisu-kpk
Di saat berlangsungnya pertemuan Tim KPK dengan Kejatisu di Lt II gedung itu, sekelompok massa mengaku FMBAKP juga mendatangi Kejatisu di Jl Jend AH Nasution Medan. Mereka dalam pernyataan sikap tertulisnya antara lain meminta Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi seperti halnya KPK yang sekarang giat memberantas korupsi serta mendukung kinerja Kejatisu. Juga mendukung KPK mengenai agenda kerjanya mengusut aset-aset pemerintah, BUMN, instansi hukum.
Pengunjuk rasa diterima dengan baik oleh Humas Kejatisu Edi Irsan K Tarigan SH sembari mengatakan akan meneruskan aspirasinya ke pimpinan kejaksaan. (M-2/M10/h)
http://hariansib.com/2008/05/23/fmbakp-unjukrasa-ke-dprdsu-desak-kejatisu-tuntaskan-kasus-korupsi-di-sumut/
mapancas_medan@yahoo.com
FMBAKP Demo DPRD SU Desak Kejatisu Tuntaskan Kasus Korupsi di Sumut
ANTENA, MEDAN
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) melakukan unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (15/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, diantaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepeneuhnya kinerja Kejatisu menanganai dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Diantaranya di Dispar Medan indikasi terjadi korupsi dan mark up dalam penggunaan dana APBD 2007 Rp29,1 milyar dengan melakukan beberapa kegiatan yang mendapat beberapa sorotan seperti Ramadhan Fair terjadi indikasi penyelewengan dalam tender.
Dugaan markup anggaran juga terjadi di Disparbud Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dair APBD Sumut Rp1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp80.000 per orang yang tidak jelas alokasi adanya.
Selain itu, di Bolug Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkait hal itu FMBAKP minta Gubsu terpilih nantinya mengganti kadis-kadis yang terindikasi melakukan korupsi dan mendukung kinerja Gubsu terpilih jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hokum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Minta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hokum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara memperti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Usai melakukan orasi, massa pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut, karena anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi. *****
Berita
* Pejabat Dishub Sumut, Tak Pernah Jelaskan Setoran PAD Jembatan Timbang Terpadu
* Dituding Terima Dana Gratifikasi Dari Bank Sumut, Komisi C DPRD SU ‘Marah’
* Tamparan Bagi Bawasda dan BPK, 2.290 Kasus Korupsi Diadukan ke KPK
* Gubernur se-Indonesia Direncanakan Hadiri Prosesi Pelantikan Gubsu Terpilih
* Dinilai Selewengkan Setoran PAD, BPK dan KPK Didesak Periksa Pejabat Dishub Sumut
* Pejabat Dishubsu Perkaya Diri, Langgar UU
* DPRD SU Paripurnakan Ranperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
* Stuktur Pengurus 15 DPC PKS se-Dairi Dikukuhkan Bersamaan Milad ke-10
* DPP PBI BANTU KORBAN GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT
* Pelantikan Gubsu, DPRD Persiapkan 2000 Undangan
Read More...
http://yokowebs.com/node/105
Mapancas_medan@yahoo.com
Massa yang tergabung dalam FMBAKP (Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan) melakukan unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Kamis (15/5) mendesak Kejatisu segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Sumut, diantaranya indikasi korupsi di Dispar (Dinas pariwisata) Medan, dugaan markup di Dispar Sumut, Bulog Sumut dan Dishubsu.
Aksi massa hanya berorasi dan melalui pernyataan sikapnya mendukung sepeneuhnya kinerja Kejatisu menanganai dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut yang sedang ditangani dan naik ke publik. Diantaranya di Dispar Medan indikasi terjadi korupsi dan mark up dalam penggunaan dana APBD 2007 Rp29,1 milyar dengan melakukan beberapa kegiatan yang mendapat beberapa sorotan seperti Ramadhan Fair terjadi indikasi penyelewengan dalam tender.
Dugaan markup anggaran juga terjadi di Disparbud Sumut melalui kegiatan Pan Asia Hash 2007 bersumber dair APBD Sumut Rp1,4 milyar, kutipan 100 dolar AS untuk biaya pendaftaran 2000 peserta, juga kutipan dana sarung run Rp80.000 per orang yang tidak jelas alokasi adanya.
Selain itu, di Bolug Sumut yang anggarannya banyak difokuskan untuk rakyat miskin, tapi tidak pernah nampak kinerjanya, sehingga perlu dilakukan audit dan diperiksa terkait biaya perawatan beras, beras yang hilang dan kasus lainnya.
Demikian halnya pada Dishubsu, masih terjadi kutipan-kutipan terhadap angkutan kelebihan muatan di pos jembatan timbang, seharusnya masuk ke kas negara, tapi terindikasi memperkaya oknum pejabat Dishubsu.
Terkait hal itu FMBAKP minta Gubsu terpilih nantinya mengganti kadis-kadis yang terindikasi melakukan korupsi dan mendukung kinerja Gubsu terpilih jika benar-benar melaksanakan amanah rakyat.
Melalui pernyataannya FMBAKP minta BPK dibubarkan, karena sebagai pengawas keuangan seharusnya mengetahui lebih dini masalah korupsi yang terjadi dan segera melaporkan ke instansi hokum, tapi korupsi selalu lolos dari pantauan BPK, bahkan ikut-ikutan melakukan korupsi.
Minta DPRD Sumut tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut, serta mendesak instansi hokum terutama Kejatisu jangan jadikan baju hukum dan UU untuk melakukan penyelewengan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan salah satu cara memperti-eskan kasus atau jadikan instansi hukum terminal terakhir dalam melakukan korupsi.
Usai melakukan orasi, massa pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRD Sumut, karena anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi. *****
Berita
* Pejabat Dishub Sumut, Tak Pernah Jelaskan Setoran PAD Jembatan Timbang Terpadu
* Dituding Terima Dana Gratifikasi Dari Bank Sumut, Komisi C DPRD SU ‘Marah’
* Tamparan Bagi Bawasda dan BPK, 2.290 Kasus Korupsi Diadukan ke KPK
* Gubernur se-Indonesia Direncanakan Hadiri Prosesi Pelantikan Gubsu Terpilih
* Dinilai Selewengkan Setoran PAD, BPK dan KPK Didesak Periksa Pejabat Dishub Sumut
* Pejabat Dishubsu Perkaya Diri, Langgar UU
* DPRD SU Paripurnakan Ranperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
* Stuktur Pengurus 15 DPC PKS se-Dairi Dikukuhkan Bersamaan Milad ke-10
* DPP PBI BANTU KORBAN GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT
* Pelantikan Gubsu, DPRD Persiapkan 2000 Undangan
Read More...
http://yokowebs.com/node/105
Mapancas_medan@yahoo.com
suroti indikasi di sejumlah dinas kota medan
Aksi Mahasiswa di DPRD Medan Soroti Dugaan Korupsi Sejumlah Dinas
Posted in Medan Kita by Redaksi on Juni 13th, 2008
Medan (SIB)Belasan mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP), Kamis (12/6), menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan Kejari Medan menyoroti dugaan korupsi sejumlah dinas di Pemko Medan, yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.Dalam pernyataan sikapnya, pengunjuk rasa menyoroti aliran dana Rp70 juta yang diterima PD Pasar Medan dari salah satu operator telepon seluler di Medan atas kompensasi pendirian tower di kantor PD Pasar Medan.Pengunjuk rasa juga menyoroti proyek pembuatan median delapan ruas jalan di Medan Rp5 miliar dari dana APBD Medan 2007 yang diduga di mark-up dan tidak ditenderkan. Di Dinas Perikanan dan Kelautan, pengunjuk rasa menyoroti dana bantuan 20 sampan, proyek rumpon dan pengerjaan gedung pelelangan ikan dari dana APBD 2007.Atas dugaan korupsi di dinas-dinas tersebut, pengunjuk rasa meminta Kejari Medan memeriksa para Kadis bersangkutan dan Plh PD Pasar Medan. Mereka juga meminta lembaga auditor seperti BPKP dan BPK untuk mengaudit anggaran Dishub, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta PD Pasar Medan. Para mahasiswa juga meminta DPRD Medan agar benar-benar memantau kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Dalam aksinya yang dipimpin Asril Siregar itu, pengunjuk rasa sempat masuk ke gedung DPRD Medan untuk mensweping anggota dewan, karena aksi mereka tersebut tidak mendapat tanggapan dari anggota dewan. Namun tak seorang pun anggota dewan ditemui sehingga akhirnya mereka membubarkan diri. (M28/M2/d)
http://hariansib.com/2008/06/13/aksi-mahasiswa-di-dprd-medan-soroti-dugaan-korupsi-sejumlah-dinas/
mapancas_medan@yhaoo.com
Posted in Medan Kita by Redaksi on Juni 13th, 2008
Medan (SIB)Belasan mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP), Kamis (12/6), menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan Kejari Medan menyoroti dugaan korupsi sejumlah dinas di Pemko Medan, yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.Dalam pernyataan sikapnya, pengunjuk rasa menyoroti aliran dana Rp70 juta yang diterima PD Pasar Medan dari salah satu operator telepon seluler di Medan atas kompensasi pendirian tower di kantor PD Pasar Medan.Pengunjuk rasa juga menyoroti proyek pembuatan median delapan ruas jalan di Medan Rp5 miliar dari dana APBD Medan 2007 yang diduga di mark-up dan tidak ditenderkan. Di Dinas Perikanan dan Kelautan, pengunjuk rasa menyoroti dana bantuan 20 sampan, proyek rumpon dan pengerjaan gedung pelelangan ikan dari dana APBD 2007.Atas dugaan korupsi di dinas-dinas tersebut, pengunjuk rasa meminta Kejari Medan memeriksa para Kadis bersangkutan dan Plh PD Pasar Medan. Mereka juga meminta lembaga auditor seperti BPKP dan BPK untuk mengaudit anggaran Dishub, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta PD Pasar Medan. Para mahasiswa juga meminta DPRD Medan agar benar-benar memantau kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Dalam aksinya yang dipimpin Asril Siregar itu, pengunjuk rasa sempat masuk ke gedung DPRD Medan untuk mensweping anggota dewan, karena aksi mereka tersebut tidak mendapat tanggapan dari anggota dewan. Namun tak seorang pun anggota dewan ditemui sehingga akhirnya mereka membubarkan diri. (M28/M2/d)
http://hariansib.com/2008/06/13/aksi-mahasiswa-di-dprd-medan-soroti-dugaan-korupsi-sejumlah-dinas/
mapancas_medan@yhaoo.com
Langganan:
Postingan (Atom)
