Aksi FMBAKP ( MAPANCAS MEDAN ) di Jakarta ,KPK.KEJAGUNG DAN BUNDARAN HI.meminta memeriksa dan mengkap Bupati Deli Serdang Dan BINJAI atas indikasi kor

AKSI ini Langsung di Terima Saudara NANAMULYANA DITHUM KPK dan Menyerahkan Berkas indikasi KOrupsi DELI Serdang dan BINJAI

PERNYATAAN SIKAP


Hidup Rakyat…
Hukum Gantung Pencuri Uang Rakyat…

Banyakya kasus yang naik ke publik mengenai dugaan pencurian uang rakyat dengan bahasa kerennya korupsi yang sampai hari ini masih tertahan di instansi hukum terutama kejaksaan di jajaran SUMUT,Dari catatan pemeriksaan dan penganannya kasus pencurian Uang rakyat belum ada satupun yang di tahan kepala daerah oleh pihak Jajaran Kejaksaan Di SUMUT.yang membuat rakyat jenuh semua yang di tangani hanya pejabat – pejabat bahwa dan beberapa kasus kepala daerah seolah – olah beku di meja KEJAKSAAN.
Karena harus kita sadari kerisis NEGARA kita terjadi Di akibatkan belum tegaknya Supermasi Hukum di Indonesia sehingga masi banyak para Koruptor yang bebas bekeliaran di mana di indikasikan terjadi pembeck UP an oleh instansi Hukum sehingga kasus – kasus tersebut terhenti tanpa di ketahui.atau terjadi indikasi penyuapan terhadap oknum instansi hukum sehingga kasus tersebut terhenti atau hilang dari permukaan.
Gerakan – gerakan yang di lakukan mahasiswa dan kelompok lainnya yang sering menyuarakan mengenai korupsi tidak berjalan dengan sepenuhnya,salah satu faktor yang terjadi banyaknya para koruptor yang masi di lindungi oknum – oknum aparatur Negara sehingga kasus tersebut tidak berjalan .di indikasi karena di beri suap atau hubungan family dengan pejabat teras aparatur hukum.

banyaknya gelombang aksi mahasiswa yang hampir tidak pernah mendapat tanggapan yang membuat hari ini kami dari FORUM MAHASISWA BERSAMA ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN SUMUT ( FMBAKP – SU ) yang tergabung di dalamnya LKSM – UP,MAPANCAS MEDAN,FORMAPEM dan FORMABSU langsung aksi turun ke Jakarta agar bapak PRESIDEN SBY serta jajaran intansi yang terkait focus memantau peroses hukum di SUMUT kerna kami tidak percaya dengan oknum –oknum yang bercokol di intansi hukum di SUMATERA UTARA kususnya jajaran KEJAKSAAN DI SUMUT serta memintah kepada KPK segera mengambil alih kasus – kasus korupsi yang ada di SUMUT khususnya BINJAI DAN DELI SERDANG ,di karenakan banyaknya kasus – kasus korupsi di SUMUT yang di manfaatkan oknum – oknum aparatur hukum sebagai terminal terakhir dalam melakukan KORUPSI atau dengan istilah ATM Berjalan.
Seperti Contoh indikasi kasus pencurian Uang rakyat yang terjadi di Binjai dan Deli Serdang yakni :
1. KASUS DUGAAN PENCURIAN UANG RAKYAT DI BINJAI.

- KASUS dugaan pencurian uang rakyat di Dinas Koprasi dan UKM binjai senilai Rp 3,1 M APBD 2005 setelah di lakukan pemeriksaan oleh BPKP menemukan penyimpangan sebesar Rp 1,9 M untuk kegiatan 16 Proyek.Dimana pelapor mengajukan banding Ke Pengadilan Negeri Kota binjai dan memenagkan Pelapor,dan kejari binjai melakukan banding yang sampai saat ini berada di Pengadian tinggi SUMUT.
- Dugaan pencurian uang rakyat di Dinas Pertanian Kota Binjai sebesar Rp 1.089 M. APBD tahun 2006 dan 2007.
- Pengeluaran Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota Melebih Ketentuan Sebesar Rp343.450.000,00 Hasil auditBPKtahun 2006.
- Dugaan Korupsi mark up dana pakaian dinas ,olah raga dan pembian alat kantor di antaranya laptop sebesar Rp 5M.




2. KASUS DUGAAN PENCURIAN UANG RAKYAT DI DELI SERDANG :

- Dugaan pencurian uang rakyat Di Dinas Kesehatan Deli Serdang sebesar Rp 6,7 M APBD Tahun 2006.
- Dugaan pencurian Uang Rakyat Di PD Pasar Delil Serdang APBD 2006.
- Dugaan Korupsi dana Dak tahun 2007 Meliyaran Rupiah yang di indikasi melibatkan kadis P dan P.
- Dugaan korupsi Anddentum Perpanjangan waktu kerja Renovasi gedung kantor Bupati sebesar Rp 2 M dan dan pembangunan pencegahan penaggulangan kebakaran sebesar Rp 932 Juta menurut hasil Pemeriksaan BPK tidak wajar APBD 2007.
- Keperluan Dana Pelaksanaan Program Swakelola Melebihi Anggaran Sebesar Rp4.087.276.500,00 dan Ketidakwajaran Harga Sebesar Rp1.869.654.570,00 serta Beberapa Pekerjaan yang Seharusnya Tidak Diswakelolakan APBD 2007 Hasil pemeriksaan BPK.


Sehubungan dengan Hal – hal di atas kami dari Forum mahasiswa Bersama Anti Korupsi Dan Penindasan FMBAKP SUMUT menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Meminta keseriusan Instansi Hukum terutama KEJAGUNG beserta jajarannya dalam menindak lanjuti kasus Korupsi di seluruh daerah tingkat II SUMUT Khususnya pemerintahan BINJAI DAN DELI SERDANG sesuai dengan indikasi korupsi yang terjadi baik yang naik ke publik serta yang sedang dalam pemeriksaan.
2. Meminta Kepada KPK Agar segera mengambil alih kasus – kasus korupsi yang ada di khusunya Binjai Dan Deli Serdang.
3. Meminta kepada aparatur Hukum agar benar – benar menjalankan penegakan hukum yang sebenar – benarnya,sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum dan mencari kekayaan dalam proses penegakan hukum .
4. Jangan jadikan baju hukum dan undang – undang untuk melakukan penyelewengan Hukum dengan cara memeti es kan kasus – kasus para Koruptor serta ikut menikmati hasil pencurian uang rakyat.


Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan atas wujud kepedulian kami terhadap nusa dan bangsa
FORUM MAHASISWA BERSAMA
ANTI KORUPSI DAN PENINDASAN
SUMATERA UTARA
( FMBAKP - SU )
koordinator bersama



FACHRURRAZI : LKSM- UP
Asril Srg : MAPANCAS MDN
SAFRUDDYN LBS :FORMABSU
DESRIJA : FORMAPEM